Pemerintah Tak Bisa Lepas dari Media, Ini Misi Eri Cahyadi 5 Tahun ke Depan

Surabaya, memorandum.co.id - Dunia dengan segala peristiwa tidak lepas dari media massa karena mempunyai tugas memediasi segala jenis peristiwa dengan aneka bentuknya. Keberadaan media massa tidak bisa dilepaskan dari sistem masyatakat luas. Begitu pula yang disampaikan Walikota Surabaya, Eri Cahyadi dalam diskusi Hari Pers Nasional 2021 yang mengusung tema "Membangun Surabaya 5 Tahun ke depan". Eri mengatakan, pemerintah dan media massa saling membutuhkan sebagai penyangga demokrasi. Pemerintah harus menerima kritikan dari media massa sebagai kontrol sosial. "Pemerintah tidak bisa lepas dari media. Gotong royong media dan masyarakat ketika ada visi misi, Surabaya dibawa kemana, saya harap wartawan terus mengawal. Kita nggak sempurna. Pemerintahan sempurna kalau media dan masyarakat jadi bagian," ujar Eri di aula PWI Jawa Timur, Rabu (31/3/2021). Orang nomor satu di Surabaya ini menyebutkan, pemerintah kota memiliki beberapa misi untuk 5 tahun ke depan di antaranya, memajukan perekonomian, penanganan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan pendidikan. "Harus gotong royong agar Surabaya jadi maju. Terkait perekonomian, mau tidak mau harus diakui saya harus bergerak masif untuk mensejahterakan rakyat. Contoh saat masyarakat sakit, jangan tambah miskin karena sakit. Saya keluarkan BPJS dengan KTP," beber Eri. Pihaknya bertekad membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter dan mau bergotong royong, melalui kualitas penanganan dan perawatan kesehatan masyarakat. Termasuk di dalamnya menciptakan keamanan dan kerukunan sosial tanpa memandang suku, ras, dan agama. "Kita juga akan meningkat infrastruktur lintas kota, jalur lingkar barat dan timur, sudah ada strategi pembangunan 5 tahun kedepan. Termasuk di dalamnya memantapkan transformasi birokrasi, semua pelayanan harus elektronik. Masyarakat kalau mau tanya cukup ke kelurahan, misal bikin KTP cukup di kelurahan," papar Eri. Dalam mengentas kemiskinan, masih kata Eri, sampai saat ini Dinas Sosial terus melakukan pendataan masyarakat. Terlebih saat ini pihaknya terus berupaya meringankan BPJS serta inklusif pekerjaan. "Saya nggak melihat miskin atau kaya. Saya lihat pendapatan. Setiap keluarga minim UMK kota Surabaya. Minimal 7 juta. Saya kasih uang dari APBD, saya bisa kasih, umpamanya, 1 KK 1 juta. 60 persen lapangan kerja untuk warga Surabaya. Sasaran itu 5 tahun. Di pemkot ada tenaga kontrak. Per 1 April, saya minta orang KTP Surabaya," ungkapnya. "Terkait pendidikan, pemkot Surabaya akan koordinasi dengan Pemprov Jatim, SMA atau SMK yang terintegritas dan Keluarga MBR, maka otomatis akan diberikan semacam BOS. Hari ini di SMA dan SMK banyak yang tidak bisa ambil ijazah. Kalau pakai dana provinsi, Bu Gubernur kewalahan. Akan kita atur," pungkas Eri. (mg1)

Sumber: