Pemkab Lamongan Gelar HLM Kendalikan Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru 2026

LAMONGAN, MEMORANDUM.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar high level meeting (HLM) guna mengendalikan inflasi menjelang perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Pendopo Lokatantra, Selasa 11 November 2025.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang hadir membuka langsung kegiatan tersebut menuturkan, HLM ini bertujuan untuk menstabilkan inflasi di Kabupaten Lamongan.

Mini Kidi--

Menurutnya, stabilisasi inflasi memerlukan pemahaman mendalam terhadap berbagai faktor penyebab yang mencakup data produksi, pasokan, distribusi barang, biaya transportasi, dan harga di pasar lokal. Karena itu, HLM penting untuk mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar dapat merumuskan kebijakan yang terkoordinasi dan efektif.

“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama. Upaya pengendalian tersebut dapat diawali melalui HLM, karena arah dan integrasi data bisa dilakukan,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.

BACA JUGA:Perubahan Peraturan, Izin Operasional PT Rexline Engineering Indonesia di Lamongan Berproses

Pada Oktober 2025, inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 2,69 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,23.

Di Kabupaten Lamongan, melalui sister city, tercatat inflasi sebesar 0,43 persen (bulan ke bulan) dan 2,83 persen (tahun ke tahun). Kelompok penyumbang inflasi terbesar antara lain cabai rawit, cabai merah, dan minyak goreng.

BACA JUGA:Perdana, Dua Program Nasional di Lamongan Diintegrasikan agar Berkelanjutan

“Angka inflasi masih terkendali, namun kita harus terus menekan agar tidak terjadi lonjakan. Terlebih saat Nataru berpotensi terjadi inflasi yang tinggi,” kata Pak Yes.

Ia menambahkan, Pemkab Lamongan menggencarkan berbagai strategi untuk menekan inflasi, di antaranya melalui Close Loop Economy dengan kolaborasi Koperasi Merah Putih dan WASILA, efisiensi rantai pasok, serta stabilisasi harga untuk memperkuat daya tahan ekonomi.

BACA JUGA:Hari Pahlawan Jadi Ajang Implementasi Program Prioritas Pemkab Lamongan

Selain itu, juga dilakukan gerakan “Lamongan Menanam Pangan” dengan tanam serentak cabai, bawang, dan hortikultura untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, serta optimalisasi cadangan pangan daerah melalui sinergi Bulog, DKPP, dan Disperindag menggunakan sistem Early Warning System (BPS dan BI).

Strategi lainnya ialah kerja sama antar daerah dalam kawasan Gerbangkertosusila guna memperluas pasokan lintas daerah, mengurangi disparitas harga, dan menjaga kelancaran distribusi.

BACA JUGA:Sekolah Kader Perubahan PKB Lamongan Cetak Calon Pemimpin Masa Depan

Pemkab juga mengintegrasikan data melalui dashboard TPID yang disinkronkan dengan sistem SIGAP untuk mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Forum komunikasi publik TPID turut berperan dalam publikasi harga dan stok secara terbuka guna mencegah spekulasi dan panic buying.

“Seluruh OPD dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersinergi untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan. Selain itu kami juga bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat,” jelas Pak Yes.

BACA JUGA:Dua Inovasi Pemkab Lamongan Masuk Nominasi IGA 2025

Pemkab Lamongan menerapkan prinsip 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif bagi tim pengendali inflasi daerah.

Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro Ferdian Darma Atmaja mengungkapkan, stok beras di gudang Lamongan dalam kondisi aman karena produksi padi yang melimpah. Hasil panen beras mencapai 522.524 ton, sedangkan kebutuhan masyarakat Lamongan sekitar 130 ribu ton. (pul)

Sumber: