Pipa PDAM Gunung Anyar Jebol, Dewan Desak Kontraktor Beri Kompensasi Warga
![Pipa PDAM Gunung Anyar Jebol, Dewan Desak Kontraktor Beri Kompensasi Warga](https://memorandum.disway.id/assets/default.png)
Surabaya, memorandum.co.id - Jebolnya pipa air bersih PDAM Surya Sembada akibat pengerjaan proyek kampus II Universitas Islama Negeri Surabaya (UINSA) berimbas pada ratusan rumah warga di Medokan Ayu Kelurahan Rungkut tidak teraliri air bersih PDAM. Akibat proyek yang dikerjakan oleh kontraktor, Komisi B DPRD Kota Surabaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan warga terdampak mendapatkan kompensasi ganti rugi atas imbas dari proyek tersebut. Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya dari Fraksi PDI-P Anas Karno menegaskan, bahwa sidak yang dilakukan oleh momisinya itu untuk memastikan bentuk tanggung jawab pihak PDAM dan kontraktor pada masyarakat di Medokan Ayu itu yang mengalami kerugian baik materiil dan kerugian moril sejak pipa PDAM jebol di wilayah Gunung Anyar. “Kemaren kita sidak lokasi di Medokan Ayu. Pertama memastikan apakah pipa tersebut sudah ada perbaikan, karena kalau tidak ini akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar proyek itu,” kata Anas, Senin (1/6). Menurutnya, berapa banyak warga yang terdampak akibat proyek tersebut, berapa kerugian yang ditimbulkan? “ini yang perlu kita inventarisasikan agar PDAM dan kontraktor bertanggung jawab atas tidak teralirnya air bersih ke rumah masyarakat sekitar. Jangan sampai lepas tanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat," ungkap dia. Lanjut Anas, kejadian pipa jebol ini sudah yang kali kedua terjadi. Pertama, di wilayah Puri Mas, waktu itu ada pekerjaan proyek masjid, yang mana pemasangan tiang pancang mengakibatkan jebolnya pipa PDAM. Dan ini yang kedua kali terjadi lagi pekerjaan proyek kampus II UINSA di Medokan Ayu. “Saya berharap kejadian seperti ini tidak kembali terulang sehingga tidak berakibat kerugian pada masyarakat Surabaya,” lanjut dia. “Harusnya kan gak perlu terjadi adanya kerusakan pipa primier PDAM. Apakah ini merupakan kelalaian. Kalau kelalaian kan masuk ranah pidana, dan harus ada panismentnya juga. Saya minta jangan sampai pelaksana proyek lepas tanggungjawabnya pada masyarakat,” pungkas dia.(why/tyo) (lebih…)
Sumber: