Antrean Sejak Subuh Pengambilan PIN SPMB SMA/SMK Disorot Wakil Ketua DPRD Jatim

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Kasihan pelajar dan orang tua calon siswa harus antre pengambilan PIN penerimaan murid baru (SPMB) SMA/SMK sejak subuh. Hal ini menimbulkan reaksi kecewa Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono.

Politisi PDI Perjuangan ini meminta Pemprov Jatim mengevaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan murid baru (SPMB) SMA/SMK yang merupakan wewenang Pemprov Jatim. 

BACA JUGA:SPMB Kota Madiun, 12 SDN dan 4 SMPN Segera Buka Jalur Khusus

Mini Kidi--

“Pengambilan PIN yang membuat antrean mengular para pelajar yang didampingi orang tuanya. Di beberapa daerah, bahkan viral antrean pengambilan Personal Identification Number (PIN) SMA/SMK berlangsung sejak pukul 04.00 WIB alias waktu subuh,” sebut Deni Wicaksono, Selasa, 10 Juni 2025.

Lanjut alumnus Fisip Unair ini, betapa besar energi orang tua dan pelajar yang terkuras untuk antrean. “Zaman sudah serba digital, semestinya Pemprov Jatim mampu mengoptimalkan teknologi untuk mendesain sistem yang lebih simpel, memudahkan, dan tetap terverifikasi dengan baik, termasuk untuk proses pengambilan PIN," ujar Deni.

Deni memberi catatan serius yang menunjukkan kinerja Pemprov Jatim di sektor pendidikan masih belum optimal.

BACA JUGA:DPRD Kota Madiun Pelototi Praktik Titipan Dalam SPMB

Penasihat Fraksi PDIP DPRD Jatim ini mengatakan, digitalisasi SPMB seharusnya dilakukan secara menyeluruh. Tidak kemudian pendaftaran di awal dilakukan secara daring, tetapi dalam perjalanannya ada proses yang membutuhkan aktivitas tatap muka alias luring di SMA/SMK untuk verifikasi pengambilan PIN. 

Hal itulah yang menyebabkan sumbatan dalam proses SPMB yang mengakibatkan antrean mengular, bahkan sejak subuh, karena orang tua dan pelajar berburu pengambilan PIN di SMA/SMK yang harus dilakukan secara luring (offline).

”Ini seperti kita naik mobil di jalan tol, tiba-tiba di tengah ada gundukan besar yang harus dilewati satu per satu yang antreannya diatur oleh petugas. Walhasil mobil harus mengerem dan berjalan lambat. Akhirnya macet panjang. Belum lagi misalnya ketika dalam proses itu, petugasnya ada yang sakit, terlambat, atau bahkan juga kelelahan fisik, maka antrean tambah panjang, lama, dan melelahkan,” jelas politisi muda alumnus Universitas Airlangga tersebut.

BACA JUGA:Dindik Kota Madiun Tegaskan Tidak Ada Titipan Dalam SPMB

”Jika di depan online, semestinya di tengah jalan jangan dikasih portal. Tugas pengambilan kebijakan adalah mendesain teknologi yang memudahkan verifikasi dan validasi. Toh di level SD dan SMP yang berada di bawah wewenang pemkab/pemkot, proses yang sepenuhnya online bisa dilakukan dengan baik,” imbuh Deni.

Deni memahami kekhawatiran para orang tua sehingga antrean mengular ketika pengambilan PIN. Pasalnya,  PIN adalah kunci utama yang digunakan untuk mengakses sistem pendaftaran secara online. 

Sumber: