Pansus BUMD DPRD Jatim Minta Perbaikan Kinerja Perusahaan Pelat Merah

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Panitia Khusus DPRD Jawa Timur yang membahas Badan Usaha Milik Daerah terus melakukan pendalaman untuk merumuskan rekomendasi peningkatan kinerja BUMD Pemprov Jawa Timur, Senin 29 Januari 2026.

Salah satu langkah yang ditempuh Pansus BUMD DPRD Jatim adalah melakukan studi banding ke sejumlah provinsi, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Mini Kidi--

Ketua Pansus BUMD DPRD Jawa Timur dr Agung Mulyono mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan menyerap praktik pengelolaan BUMD yang dinilai berhasil dan relevan untuk diterapkan di Jawa Timur.

“Kami sudah melakukan studi banding ke DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat terkait pengelolaan BUMD. Prinsipnya amati, tiru, dan modifikasi apa yang bisa diterapkan untuk perbaikan BUMD di Jawa Timur,” ujar Agung.

BACA JUGA:Fraksi PKB DPRD Jatim Minta Transparansi Seleksi Pimpinan BUMD Jawa Timur

Agung mencontohkan, DKI Jakarta dan Jawa Tengah telah membentuk Badan Pengelola BUMD yang berfungsi mengoordinasikan dan mengawasi seluruh BUMD secara terpusat.

Sementara itu, Jawa Barat masih menempatkan pengelolaan badan usaha pelat merah di bawah Biro Perekonomian provinsi, serupa dengan pola yang saat ini diterapkan di Jawa Timur.

BACA JUGA:Fraksi Gerindra Minta Implementasi Perda BUMD Jawa Timur Dijalankan Konsisten

“Kalau memang dari hasil kajian Pansus nanti dipandang perlu dibentuk Badan Pengelola BUMD, tentu kami akan merekomendasikan hal tersebut,” jelas Agung.

Setelah rangkaian studi banding, Pansus BUMD DPRD Jatim berencana mengundang sejumlah BUMD strategis untuk pendalaman lanjutan.

Pertengahan Februari mendatang, Pansus BUMD akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kinerja BUMD Jawa Timur.

BACA JUGA:Di Hadapan Pansus BUMD, PT PWU Yakinkan Kontribusi PAD Jawa Timur

“Yang penting, besok harus lebih baik dari hari ini,” kelakar Agung.

Sementara itu, anggota Pansus BUMD DPRD Jatim Abdullah Abu Bakar menyoroti pengelolaan BUMD di Jawa Tengah yang dinilainya cukup terstruktur.

Menurutnya, pembinaan BUMD di provinsi tersebut berada di bawah Biro Perekonomian dengan fokus pada aspek keuangan, nonkeuangan, manajemen, serta penciptaan nilai.

BACA JUGA:Rapat Pansus BUMD DPRD Jatim Panas, Masalah PT JGU Dibahas Berulang Seperti Kaset Rusak

“Di Jawa Tengah pengelolaannya jelas. Mereka fokus pada profitability, manajemen, dan value. Kalau tidak perform, dilakukan evaluasi,” ujar Abdullah.

Abdullah menilai pola tersebut layak menjadi referensi bagi Jawa Timur karena karakteristik dan tantangan BUMD relatif serupa.

“Dari beberapa tempat yang kami kunjungi, banyak solusi yang bisa diadaptasi. Jika diterapkan di Jawa Timur, dampaknya akan signifikan, terutama dalam meningkatkan PAD,” katanya.

BACA JUGA:Rapat Pansus BUMD DPRD Jatim Panas, Masalah PT JGU Dibahas Berulang Seperti Kaset Rusak

Abdullah juga menekankan pentingnya peran komisaris BUMD agar lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap direksi.

Menurutnya, evaluasi kinerja harus dilakukan berkelanjutan melalui indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator yang terukur.

“Evaluasi itu harus dilakukan terus-menerus. KPI-nya jelas sehingga kinerja direksi dan komisaris bisa terpantau dengan baik,” jelasnya.

BACA JUGA:Fraksi PDI Perjuangan Berharap Pansus Lahirkan Langkah Konkret Perbaiki Tata Kelola Kinerja BUMD

Abdullah menambahkan, perbaikan manajemen BUMD Jawa Timur perlu dilakukan secara menyeluruh agar lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan ke depan.

Pansus BUMD DPRD Jawa Timur berharap seluruh upaya pembenahan ini mendapat dukungan Gubernur Jawa Timur agar BUMD mampu menjadi penggerak ekonomi daerah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (day)

Sumber: