Politisi PKS Sebut Pentingnya Kolaborasi dengan Media dalam Pembangunan Kota Malang

MALANG, MEMORANDUM.CO.ID - Ketua DPD PKS Kota Malang, Ernanto Djoko Purnomo menyebut, pentingnya peran media dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, media adalah pilar penting dalam menjaga demokrasi. Karena, tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi. Tetapi sebagai kontrol sosial, memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah, sesuai dengan harapan rakyat.

"Kami di PKS, sangat menghargai peran media. Telah membantu kami dalam menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat. Selain itu, media menjadi penjaga demokrasi dan kontrol sosial," terang Joko Purnomo, didampingi sejumlah anggota dewan saat berbuka bersama dengan sejumlah media lewat Media Gathering, di Kantor DPD PKS Kota Malang.

BACA JUGA:All Out Menangkan WALI, PKS Kota Malang Konsolidasi Ratusan Anggota Pelopor

Mini--

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Asmualik menekankan, peran media dalam mengawal kebijakan pemerintah serta membantu fungsi pengawasan dewan.

Menurutnya, sebagai wakil rakyat, pihaknya membutuhkan informasi yang tepat dan terkini. Untuk memastikan kebijakan yang diambil eksekutif sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

"Media adalah mitra yang sangat penting. Dalam membantu kami memperoleh informasi yang akurat tentang isu-isu yang sedang berkembang di Kota Malang," jelas Asmualik.

BACA JUGA:Dapat Amunisi Baru, PKS Kota Malang Siap Tuntaskan PR Sebelumnya

Senada juga, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Pamungkas memberikan pandangannya. Mengenai pentingnya sinergi dan kolaborasi antara media, PKS, Anggota Dewan dalam perencanaan pembangunan Kota Malang. 

"Kolaborasi antara media, PKS, dan Anggota Dewan sangat penting, baik di tingkat Kota Malang maupun Jawa Timur. Media memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah berjalan dengan baik, transparan, sesuai dengan aspirasi masyarakat," jelasnya.

Menurutnya, sinergi sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (edr)

Sumber: