Pemkot Batu Hadiri Peluncuran Indikator MCP KPK RI Secara Virtual, Perkuat Pencegahan Korupsi

BATU, MEMORANDUM.CO.ID – Pemerintah Kota Batu, yang dipimpin Wali Kota Batu, Nurochman, bersama Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, mengikuti peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI secara virtual. Acara yang digelar Kamis 6 Maret 2025 ini berlangsung secara hybrid dari Command Center Balaikota Among Tani, Kota Batu.

BACA JUGA:Kabupaten Lamongan Duduki Peringkat Pertama Rata-Rata IPKD MCP 2018-2024

Wali Kota Batu, Nurochman, mengapresiasi inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam mengembangkan MCP sebagai alat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan bersih.

--

"Kami menyambut baik peluncuran MCP ini. Ini adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa program pencegahan korupsi di Kota Batu berjalan secara efektif dan terukur," ujar Nurochman usai kegiatan.

Ia menegaskan bahwa Pemkot Batu berkomitmen untuk mengadopsi dan mengimplementasikan indikator MCP dalam kebijakan dan program pemerintahan, guna mewujudkan sistem yang lebih akuntabel dan bebas dari korupsi.

BACA JUGA:Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemkab Lamongan Hadiri Desk Verifikasi MCP di Gedung KPK

"Kami akan terus berkolaborasi dengan KPK RI dalam mengintegrasikan MCP ke dalam tata kelola pemerintahan. Dengan memanfaatkan teknologi dan data yang tersedia, kami ingin memastikan efektivitas sistem ini," tambahnya.

Sebagai pengawas di lingkungan pemerintahan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang diwakili oleh Inspektorat Kota Batu, memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi MCP.

BACA JUGA:Nilai MCP Kota Pasuruan 95,55, Raih Ranking Ke-3 se-Jawa Timur

"Inspektorat akan menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa indikator MCP yang ditetapkan oleh KPK RI dapat dijalankan dengan baik di tingkat daerah," ujar Plt Inspektur Kota Batu.

Selain itu, Inspektorat Kota Batu telah melakukan audit berkala dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan korupsi.

BACA JUGA:Awal Dilantik MCP KPK Kota Pasuruan 44, Kini 85, Gus Ipul Berhasil Tutup Celah Korupsi

Dalam acara ini, perwakilan KPK RI memaparkan mekanisme kerja MCP serta langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan sistem ini.

Sumber: