Paripurna Istimewa DPRD Bojonegoro, Bupati Wahono Beberkan 10 Isu Stategis Lima Tahun

BOJONEGORO, MEMORANDUM.CO.ID - Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan sambutan di Rapat Paripurna Istimewa DPRD Bojonegoro, Selasa 4 Maret 2025. Bupati Wahono menyatakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Untuk itu pembangunan harus selaras dengan program Presiden dan Wakil Presiden yang telah menetapkan 8 misi utama yang dikenal dengan Asta Cita sebagai landasan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Bupati Wahono juga membeberkan dimulainya penetapan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro pada 9 Januari 2025 oleh KPU dilanjutkan pelantikan serentak pada 20 Februari 2025. Sejak pelantikan, mewujudkan visi misi hingga program 100 hari kerja. 

BACA JUGA:Sertijab Bupati-Wakil Bupati Bojonegoro Digelar di Gedung Dewan

Mini Kidi--

“Dimulai RPJMD yang memadukan visi misi. Ini merupakan panduan penting untuk Bojonegoro 5 tahun ke depan. Bersamaan penyusunan RKPD tahun 2026 dan perubahan RKPD-P tahun 2025,” terangnya.

Bupati Wahono memaparkan, terdapat 10 isu strategis yang masih menjadi tantangan dalam lima tahun ke depan. Pertama, terkait kemiskinan. Angka kemiskinan masih ada 11,69 persen atau setara 143.250 jiwa. Kedua, berdasarkan Sakernas BPS pada Agustus 2024, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 73,86 persen. Sementara tenaga lerja yang tidak terserap oleh pasar kerja (TPT) ada 4,42 persen.  

Ketiga, lanjut Bupati, terkait stunting. Prevalensi stunting (SKI) pada tahun 2023 sebesar 14,1 persen. Sementara prevalensi stunting (e-PPGBM) sebesar 2 persen atau 1.358 balita. Isu keempat, kualitas SDM secara keseluruhan. Persentase IPM Bojonegoro 72,75 persen. Sedangkan pengeluaran pendapatan sebesar Rp11,2 juta. 

BACA JUGA:Presiden Prabowo Resmi Melantik Setyo Wahono dan Nurul Azizah Sebagai Bupati-Wakil Bupati Bojonegoro

Isu kelima, seni budaya lokal. Keenam, transformasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dengan migas 2,47 persen, sementara non migas 5,17 persen. Ketujuh, pemerataan pembangunan. Kedelapan, lingkungan hidup. 

Kesembilan, ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim. Berdasarkan data BPBD, terdapat 88 desa di 15 kecamatan merupakan daerah rawan bencana banjir Bengawan Solo dan 118 desa di 24 kecamatan merupakan daerah rawan kekeringan. 

Intinya isu terkait, tata kelola kepemerintahan. Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024, di angka 82,75. Sementara pada tahun 2023, ada di angka 71,96. 

BACA JUGA:Pimpin Apel Terakhir, Pj Bupati Bojonegoro Sampaikan Salam Perpisahan Serta Pembelajaran tentang Perubahan

Bupati Wahono menjelaskan, ada 5 misi yang akan diwujudkan dalam 5 tahun dan 8 pilar Quick Wins. Perlunya dukungan pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerimtah desa dan lembaga organisasi yang meliputi tokoh agama dan pemangku kepentingan lainnya serta seluruh masyarakat. 

“Tujuan dan cita-cita ini dapat diwujudkan jika ada kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat. Semangat optimisme harus dijaga agar dapat terwujud untuk Bojonegoro lebih makmur dan memuaskan. Mohon dukungan seluruh elemen yang ada di Bojonegoro agar kami bersama bisa mewujudkan Bojonegoro yang lebih baik sejahtera dan memuaskan,” tutupnya.  (top)

Sumber: