Anggaran Rp1,1 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis Surabaya Batal, Dialihkan untuk Perbaikan Sekolah

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengklarifikasi bahwa anggaran Rp1,1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak pernah disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.  Ia menegaskan tidak ada alokasi dana untuk program tersebut dalam APBD.

Meskipun demikian, Eri menjelaskan bahwa usulan anggaran Rp1,1 triliun untuk MBG sempat diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  Namun, usulan ini membutuhkan perubahan APBD yang harus disetujui DPRD Surabaya dan diproses melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

"Usulan anggaran Rp1,1 triliun untuk MBG memang sempat diajukan ke provinsi. Namun, hal ini memerlukan persetujuan DPRD melalui PAK. Karena itu, rencana tersebut tidak terlaksana," jelas Eri kepada wartawan, Jumat 14 Februari 2025.

 BACA JUGA:MBG Ditanggung Pusat, DPRD Surabaya Dorong Optimalisasi Anggaran Rp1,1 Triliun untuk Program Prioritas

Eri menekankan keterlibatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya dalam proses penganggaran.  Ia menjelaskan bahwa usulan dari Pemerintah Provinsi tersebut telah dibahas dengan Banggar, namun akhirnya tidak disetujui untuk dianggarkan dalam PAK.

"Proses penganggaran melibatkan Banggar DPRD. Usulan dari provinsi telah dibahas, tetapi setelah melalui pembahasan bersama Banggar, akhirnya diputuskan untuk tidak dianggarkan dalam PAK," paparnya.

Oleh karena itu, anggaran Rp1,1 triliun yang sebelumnya diproyeksikan untuk MBG akan dialihkan untuk perbaikan sekolah negeri di Kota Surabaya.

"Karena program MBG batal, anggaran Rp1,1 triliun tersebut akan dialokasikan untuk perbaikan sekolah negeri," ujarnya.

 BACA JUGA:Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni Usulkan Modifikasi Program MBG Selama Ramadan

BACA JUGA:Pemkot Surabaya Libatkan Kantin Sekolah di Program MBG

Perbaikan sekolah negeri akan dimulai tahun ini, namun tidak akan dilakukan secara serentak.  Eri menjelaskan bahwa prioritas juga diberikan pada perbaikan infrastruktur di wilayah perkampungan.

"Perbaikan sekolah negeri akan dilakukan tahun ini, namun tidak semua sekolah akan diperbaiki sekaligus karena ada juga kebutuhan infrastruktur di perkampungan yang perlu diprioritaskan," pungkas Eri. (rio)

Sumber: