Bahlil Wacanakan Sub Pangkalan Elpiji 3 Kg, Anggota DPD RI Lia Istifhama: Pintu Ekosistem Ekonomi Masyarakat

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID-Baru saja digulirkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait penjualan gas LPG 3 Kg, sorotan publik langsung meluas. Bahkan hal ini menjadi atensi dari Presiden Prabowo Subianto yang ‘gercep’ memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 Kg.

"Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 Kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap hasil komunikasi DPR dan Pemerintah kepada wartawan, Selasa, 4 Februari 2025.

BACA JUGA:Bertemu Mendikdasmen Abdul Mu’thy, Senator Lia Istifhama Harap Perlakuan Khusus Beasiswa Anak Terlantar

BACA JUGA:Senator Terpilih Ning Lia Istifhama Doakan Memorandum Tambah Sukses

--

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga menyebut Prabowo memerintahkan agar kementerian memastikan pengecer tidak menjual harga mahal ke masyarakat. Dia juga mengingatkan agar pengecer tertib.

"Kemudian memproses administrasi dan lain-lain, agar pengecer sebagai agen sub pangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal," katanya.

Diketahui, pemerintah memangkas penyaluran LPG 3 Kg tak sampai tingkat pengecer, yang artinya penyaluran hanya sampai pangkalan. Rencana kebijakan tersebut mendapat sorotan dari anggota DPR di Senayan, Jakarta.

Dari wacana itu membuat kondisi warga kini harus membeli LPG 3 Kg ke pangkalan karena tak ada di pengecer atau warung. 

Bahlil sendiri, sebelumnya juga akhirnya mengatakan pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan supaya masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai saat membeli langsung di pangkalan.

“Pengecer, agar bisa mengontrolnya, kita naikkan menjadi sub-pangkalan, persyaratannya tidak susah,” katanya saat ditemui di Gedung DPR, Senin, 3 Februari 2025.

Opsi mengubah pengecer menjadi sub-pangkalan kemudian direspon positif oleh anggota DPD RI Lia Istifhama, setelah sebelumnya ning Lia, sapaan akrab senator cantik itu, telah menyuarakan pentingnya kebijakan yang tidak memicu budaya antri yang kontraproduktif.

“Langkah responsif pemerintah untuk memberikan ruang bagi pengecer sebagai gas melon LPG 3 Kg sebagai sub pangkalan, tentu langkah positif yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan, tidak butuh waktu lama bagi pemerintah untuk merespon apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” jelasnya.

“Memang benar, penertiban distribusi dengan tujuan penjualan gas bersubsidi tepat sasaran adalah benar. Misalnya, agar subsidi diterima oleh sektor rumah tangga biasa dan pedagang kecil yang memang butuh subsidi, itu benar sekali. Artinya, jangan sampai pedagang makanan yang kelasnya sudah menengah, profitnya tinggi, ternyata menekan biaya produksi dengan mengambil hak subsidi masyarakat minor, ini yang salah. Namun jika caranya dengan pembatasan akses penjualan, ya wajar jika berpolemik," urainya.

Sumber: