Pemkot Surabaya Negoisasi Pinjaman Rp 5,6 Triliun, Target Terealisasi Mei-Juni 2025

Pemkot Surabaya Negoisasi Pinjaman Rp 5,6 Triliun, Target Terealisasi Mei-Juni 2025

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.-Oskario Udayana-

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Pemerintah Kota Surabaya tengah bernegosiasi dengan sejumlah bank, termasuk Bank Jatim dan Bank Mandiri, untuk mendapatkan pembiayaan senilai Rp 5,6 triliun. Pinjaman ini ditargetkan terealisasi pada Mei atau Juni 2025 untuk mendukung percepatan pembangunan dan program kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:Dukung Dunia Pendidikan, Bank Jatim dan Universitas Narotama Tanda Tangani MoU

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa pembiayaan ini akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dan mendanai program kesejahteraan, seperti makan gratis dan pengobatan gratis melalui efisiensi anggaran.

"Kita berbicara dengan Bank Jatim dan Bank Mandiri. InsyaAllah, pembiayaan ini akan terealisasi sekitar bulan Mei atau Juni," kata Eri.

BACA JUGA:Bank UMKM Jatim Siapkan Langkah Strategis Hadapi Tantangan Perbankan

Ia juga mengungkapkan strategi pengelolaan anggaran rumah sakit. Dengan pembayaran bertahap, sebagian anggaran dapat dialihkan ke program-program lain, seperti kesehatan dan pengurangan pengangguran.

"Anggaran rumah sakit yang dialokasikan di APBD memungkinkan pembayaran bertahap, bukan sekaligus Rp 400 miliar. Dengan efisiensi ini, Rp 300 miliar dapat dialokasikan untuk program kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Pinjaman Rp 5,6 triliun ini rencananya akan digunakan untuk mendanai sejumlah proyek prioritas, termasuk pembangunan Jalan Menganti-Wiyung, diversi saluran Gunungsari untuk penanggulangan banjir dan penghubung Surabaya-Gresik, underpass Bundaran Taman Pelangi, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB).

Proyek-proyek ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2025-2029, yang sejalan dengan visi menjadikan Surabaya sebagai superhub megapolitan dengan menangkap peluang dari Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2025 mencapai Rp 12,3 triliun, namun sekitar Rp 8,7 triliun dialokasikan untuk belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Hal ini membuat Pemkot Surabaya mengajukan pinjaman untuk menutupi kebutuhan pendanaan infrastruktur.

Pemkot Surabaya juga sedang mencari sumber pinjaman dengan bunga rendah dan persyaratan ringan agar dana segera dapat digunakan untuk beberapa proyek prioritas tahun ini.

Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pentingnya infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Surabaya. Contohnya, pembangunan Jalan Wiyung hingga Gresik diproyeksikan dapat memicu pertumbuhan ekonomi kawasan sekitarnya.

"Pembangunan dengan APBD terbatas membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, solusi percepatan pembiayaan sangat penting," ujarnya.

Langkah Pemkot Surabaya mengajukan pinjaman daerah adalah bagian dari upaya mempercepat pembangunan strategis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan rencana yang matang, Wali Kota optimistis Surabaya dapat menjadi superhub megapolitan yang kompetitif dan berkembang pesat. (rio)

Sumber: