Kenaikan Harga Elpiji Timbulkan Protes, YLPK Jatim Desak Pemerintah Bertindak

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Kenaikan harga gas elpiji subsidi 3 kg menjadi Rp 18.000 per tabung dari sebelumnya Rp 16.000 dipastikan membebani masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah. Kebijakan ini pun menuai beragam reaksi, salah satunya dari Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim, Said Sutomo.

BACA JUGA:Pemkot Surabaya Imbau Warga Tidak Panic Buying Pasca Perubahan HET Elpiji 3 kg

Menurut Said, keputusan menaikkan harga elpiji sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah dan wakil rakyat di berbagai tingkatan memahami dan menjalankan amanat konstitusi tentang melindungi kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah sejatinya berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum," tegasnya.

BACA JUGA:Kebijakan Penjualan Elpiji 3 Kg Pakai KTP, Memberangus Hak Normatif Konsumen

Said mempertanyakan apakah kenaikan harga gas ini sudah mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat, terutama mereka yang sangat bergantung pada gas elpiji untuk memasak. 

Ia juga menyoroti pentingnya peran DPRD atau wakil rakyat ini dalam mengawal kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

BACA JUGA:Kenaikan Harga LPG 3 Kg Tak Berdampak Signifikan bagi Pedagang Kelontong Surabaya

"Kenaikan harga ini harus diimbangi dengan upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui program-program bantuan sosial yang lebih efektif dan tepat sasaran," imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa elpiji merupakan barang publik yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. 

BACA JUGA:Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemkot Surabaya Awasi Pembelian LPG 3 Kg, Wajib Pakai KTP

Said menjelaskan, sebagai barang publik, harga elpiji seharusnya diatur sedemikian rupa sehingga tidak membebani masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada gas elpiji untuk kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga yang terus-menerus ini dinilai memberatkan masyarakat dan berpotensi memicu inflasi.

"Gas elpiji berbeda dengan barang atau jasa lainnya. Ini adalah barang publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kenaikan harga yang signifikan tentu akan membebani masyarakat, terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah yang sangat bergantung pada gas elpiji untuk memasak," jelasnya. 

BACA JUGA:Beli LPG Pakai KTP dan KK Sengsarakan Masyarakat, Ketua YLPK: Kayak Zaman Kuno

Sumber: