Soroti Genangan di Musim Hujan, DPRD Surabaya Desak Evaluasi Sistem Drainase Secara Holistik
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati ketika meninjau pintu air.--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Banjir yang kembali melanda sejumlah titik di Kota Pahlawan menjadi sorotan tajam DPRD Surabaya. Padahal, berbagai proyek pembangunan saluran drainase masif telah digelontorkan dana yang tidak sedikit.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati menyampaikan pentingnya evaluasi menyeluruh terkait anggaran penanganan banjir. Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian antara anggaran awal dan realisasi proyek penanganan genangan di Surabaya Barat.
Awalnya, komisi C telah mengusulkan anggaran sebesar Rp250 miliar yang disetujui dalam rapat bersama tim anggaran pemerintah kota. Namun, pada tahap pelaksanaan, anggaran tersebut dirasionalisasi hingga tersisa hanya Rp100 miliar.
"Komisi C sudah anggarkan 250 miliar untuk menyelesaikan genangan di sistem Surabaya Barat, dan ini juga sidah diamini, digedok saat perangkaan tim anggaran pemkot dan banggar, tapi di perjalanan dirasionalisasi 150 miliar sehingga terlaksana hanya 100 miliar, " kata Aning, Rabu 11 Desember 2024.
Pemangkasan anggaran ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengelolaan anggaran oleh pemerintah kota dan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh.
"Hal ini tentunya perlu evaluasi menyeluruh terhadap proses rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kota," ujarnya.
BACA JUGA:DPRD Surabaya Desak Blacklist RHU yang Pengunjungnya Terlibat Kecelakaan
Pihaknya mendorong pemerintah kota untuk segera mengeksekusi sejumlah proyek strategis di wilayah Surabaya Barat. Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan, Komisi C menyatakan kesiapannya untuk merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) atau lebih dikenal dengan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
"Terkait sistem Surabaya barat, kalau ada anggaran bisa langsung dieksekusi, karena anggaran besar, menggeser anggaran lebih mungkin dengan MPAK tentunya," kata Aning.
Legislatif dari PKS ini menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama, terutama untuk menanggulangi bencana yang berdampak besar seperti banjir.
BACA JUGA:DPRD Surabaya Usul Pembatasan Usia Operasional Truk untuk Kurangi Polusi Udara
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengorbankan kebutuhan vital rakyat dalam proses rasionalisasi anggaran.
"Pesannya adalah, jangan merasionalisasi yang menjadi hajad hidup rakyat banyak, prioritas harus betul-betul ditimbang," ujarnya.
Sumber:
- Share:
