Lantik 11 Pimpinan Tinggi Madya, Menteri Hukum Supratman: Dukung Penuh Asta Cita

JAKARTA, MEMORANDUM.CO.ID - Guna mewujudkan Asta Cita Presiden-Wakil Presiden RI, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, melantik 11 pimpinan eselon I baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) untuk membantu dalam menjalankan tugasnya. 

BACA JUGA:Hadiri HUT Ke-46 Kota Palu, Menkumham Supratman Dorong Kesadaran Hukum di Masyarakat

Saat memberikan sambutan, Menteri Hukum mengatakan, bahwa Kementerian Hukum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke tujuh, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

“Upaya (pelantikan) ini bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan dan adil” ujar Supratman dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum, Jumat 15 November 2024. 

BACA JUGA:Kawal Asta Cita Presiden, Polres Gresik 18 Hari Ungkap Judi hingga Narkoba

Di hadapan para pimpinan baru tersebut, Supratman berpesan agar para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja maksimal untuk Indonesia. 

“Jabatan dan kekuasaan pasti berakhir. Entah kita ikhlas atau tidak, kekuasaan itu akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, mari kita buat bersama yang terbaik bagi bangsa dan negara” terangnya. 

BACA JUGA:Dukung Program 100 Hari Asta Cita Presiden RI, Tim Opsnal Tangkap Pelaku Judi Online di Lamongan

Supratman juga menekankan, bahwa ada lima poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kemenkum.

"Yang pertama jaga integritas dan akuntabilitas; kemudian dukung reformasi birokrasi; lalu kembangkan kompetensi dan profesionalisme; dan perkuat sinergi antar-Kementerian; serta berikan keteladanan dan semangat," tandas Supratman.

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/ TPA Tahun 2024, diketahui bahwa beberapa pejabat Kementerian Hukum dan HAM kembali diberikan kepercayaan oleh Presiden untuk mengisi posisi pimpinan tinggi madya di Kementerian Hukum, di antaranya Komjenpol Dr Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkum, Dr Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan; Ir Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. 

BACA JUGA:Dukung Asta Cita Presiden, Polres Malang Ungkap 23 Kasus Pelanggaran Hukum

Lalu ada Irjenpol Dr Reynhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal Kemenkum, Min Usihen sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. 

Selain itu, ada beberapa nama baru yang juga terpilih untuk mengisi posisi pimpinan tinggi madya di Kementerian Hukum seperti Dr Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andry Indradry sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Sumber: