Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono bertemu DPD RI, Lia Istifhama: Usulan DBHCHT 10 Persen hingga Isu Kesehatan

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID- Anggota Komite III DPD RI Dr Lia Istifhama, M.E.I, yang akrab disapa Ning Lia, telah bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa, 5 November 2024.

Ada beberapa tema menarik yang menjadi bahan diskusi dalam pertemuan itu, diantaranya Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Jawa Timur.

BACA JUGA:Senator Terpilih Ning Lia Istifhama Doakan Memorandum Tambah Sukses

"Untuk memastikan manfaat dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) yang Jawa Timur kontribusinya mencapai 65 persen secara nasional, kita perlu mendorong kenaikan presentase dari 3 persen menjadi minimal 5 persen. Sedangkan jika mau ideal mestinya 10 persen lebih jika kita mengacu pada dana bagi hasil migas yang mana pemerintah pusat mendapatkan 85% sedangkan 15% nya dibagi ke daerah penghasil,” ungkap Ning Lia.

“Untuk gas bumi, pemerintah pusat mendapatkan 70% sedangkan 30% nya dibagi ke daerah penghasil. Prosentase tersebut sama dengan prosentase bagi hasil yang diatur dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC). Tujuan mendorong kenaikan dana bagi hasil cukai ini tak lain mempertimbangkan dampak positif alokasi dana untuk kesehatan dan sosial masyarakat. Disamping multiplier effect lainnya yang mana wilayah penghasil, bukan hanya Jawa Timur, akan melakukan ekspansi produksi cukai sehingga gairah ekonomi produktif meningkat," urainya. 

Hal ini muncul pasca Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menjelaskan aliran kebutuhan masyarakat dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Peningkatan DBHCHT tersebut penting untuk mendukung pembiayaan layanan kesehatan, seperti alokasi untuk BPJS kesehatan, infrastruktur, serta penanggulangan kemiskinan di daerah melalui pemberdayaan masyarakat. Secara jangka panjang, DBHCHT ini bukan hanya efektif menurunkan angka kemiskinan, tapi secara otomatis meningkatkan pemerataan semua kabupaten kota di provinsi penghasil,” terang Adhy Karyono.

BACA JUGA:Raih Suara Terbanyak Nasional New Comer Senator Perempuan, Ning Lia: Berkat Kekuatan Doa dan Kebaikan

Dalam pertemuan tersebut,  Adhy meminta anggota DPD RI cantik asal Surabaya tersebut bisa berjuang menyerap aspirasi daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adhy Karyono mengungkap sejumlah isu strategis yang tengah dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam hal distribusi anggaran dan pendapatan daerah, serta ketimpangan dalam pelayanan kesehatan.

Salah satu topik utama yang dibahas adalah tantangan Jawa Timur dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC). Menurut Adhy, provinsi ini menghadapi ketidakseimbangan dalam distribusi dana kesehatan antar daerah. Kota Malang, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, harus mengalokasikan anggaran hingga Rp 100 miliar untuk memenuhi kebutuhan UHC. 

Di sisi lain, Adhy mengungkapkan daerah seperti Kabupaten Ngawi, meskipun lebih kecil, juga mengalami kesulitan yang serupa, terutama dalam pengelolaan dana BPJS Kesehatan yang cepat habis untuk operasional rumah sakit. Kondisi ini menimbulkan ketegangan dalam pemanfaatan kuota kesehatan Jawa Timur.

"Malang walaupun program kesehatannya banyak, tapi warganya luar biasa banyak sehingga untuk bisa UHC dia merogoh sampai ya 100 miliar. Sementara itu, Ngawi, yang lebih kecil, juga menghadapi masalah serupa. Dana BPJS Kesehatan yang dialokasikan habis untuk operasional rumah sakit. Ini tentu menimbulkan tarik menarik antar daerah," jelasnya.

BACA JUGA:Ini Makna Tulus Fokus Tembus Yang Digaungkan Calon DPD RI Ning Lia, Putri Mantan Komandan Banser

Sumber: