Debat Pilkada, Luluk-Lukman Soroti Ketimpangan Penghargaan dan Realitas di Jatim

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Banyaknya penghargaan yang diterima Jatim namun dinilai tidak sejalan dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini, disampaikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Luluk Nur Hamidah dan Lukman Khakim dalam debat kedua Pilkada Jatim, Minggu 3 November 2024.

BACA JUGA:Debat Pilgub Jatim Kedua, Luluk-Lukman Siap Tata Kelola Transparan di Pemprov Jatim

Luluk-Lukman menekankan perlunya birokrasi yang solutif untuk mengatasi masalah riil di tengah masyarakat. Meskipun Jatim meraih hingga 738 penghargaan, setara hampir dua penghargaan setiap harinya. Namun, Luluk menganggap bahwa kondisi masyarakat Jatim masih banyak yang belum tersentuh perbaikan.

“Janganlah berbangga kalau kita menerima begitu banyak penghargaan. Apalah artinya penghargaan kalau ternyata rakyat kita masih miskin, mengurus KTP dan BPJS saja susah, apalagi ngurus izin juga susah,” ungkap Luluk.

BACA JUGA:Luluk Siap Bawa Semangat Perubahan untuk Jawa Timur di Debat Kedua

Sebagai contoh, Luluk menyoroti persoalan pencemaran limbah yang menimpa salah satu desa di Pasuruan. Menurutnya, meskipun masalah ini telah terjadi bertahun-tahun, belum ada perhatian atau solusi dari pemerintah.

“Contoh di Pasuruan, ada desa yang mengalami pencemaran limbah bertahun-tahun. Jangankan ada solusi, didengar saja tidak oleh pemerintah Jatim,” ujar Luluk. 

BACA JUGA:Luluk Respons Cepat Keluhan Limbah di Pasuruan setelah Terima Kabar TikTok

Luluk-Lukman mengusulkan kepemimpinan birokrasi yang “cantiq”, yaitu cerdas, amanah, dan istiqomah. Menurutnya, Jatim juga memerlukan birokrasi yang adaptif, transparan, inovatif, kompeten, serta anti-korupsi.

BACA JUGA:Cagub Jatim Luluk Yakin Raih 60 Persen Suara di Pasuruan

“Birokrasi ini harusnya memecahkan masalah, bukan menjadi masalah. Birokrasi yang mengurus, bukan yang menjadi urusan,” tambahnya, seraya menekankan pentingnya transparansi dan integritas di setiap lini pelayanan pemerintah.

BACA JUGA:Cagub Jatim Luluk Komitmen Tingkatkan Potensi Wisata

Luluk juga mengutip data Indonesian Corruption Watch (ICW) 2023 yang menyebutkan bahwa Jatim mencatat kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Untuk itu, mereka berkomitmen menghadirkan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

BACA JUGA:Cagub Luluk Soroti Kurangnya Fasilitas Penanganan Kasus Kanker Jaringan Lunak

Sumber: