Pelantikan JMSI Sumenep, Ketua JMSI Jatim Ajak Media Aktif Kembangkan Daerah

MEMORANDUM.CO.ID - Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Timur (Jatim), Syaiful Anam, mengajak seluruh media di Kabupaten Sumenep untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri pelantikan pengurus JMSI Kabupaten Sumenep periode 2024-2027, Kamis (12/09/2024).

Syaiful Anam menekankan pentingnya peran media dalam mempromosikan potensi daerah, khususnya Kabupaten Sumenep yang kaya akan sumber daya alam dan budaya.

"Media harus menjadi ujung tombak dalam memperkenalkan potensi besar Sumenep kepada masyarakat luas dan investor," tegasnya.

BACA JUGA:Diskominfo Jatim Dukung Program Penguatan Peran Media Siber JMSI

BACA JUGA:JMSI Jatim Gelar Dialog Peningkatan Kompetensi Perusahaan Media Lokal

Lebih lanjut, Syaiful Anam juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pemberitaan.

"Media harus menjalankan fungsi edukasi dan kontrol sosial secara seimbang. Jangan hanya mencari kesalahan, tetapi juga harus memberikan informasi yang membangun," imbuhnya.

Syaiful Anam berharap pengurus JMSI Kabupaten Sumenep yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional.

"Saya ucapkan selamat kepada pengurus JMSI Sumenep yang baru dilantik. Semoga dapat membawa perubahan yang positif bagi perkembangan media di Sumenep," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan pentingnya peran media dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menyoroti bahwa keberhasilan program-program pemerintah daerah banyak bergantung pada bagaimana media menyampaikan informasi kepada masyarakat.

BACA JUGA:Pengurus JMSI Bondowoso Dilantik, Ini Harapan Bupati dan Pimpinan DPRD

BACA JUGA:JMSI Jatim Gelar Raker dan FGD Peluang & Tantangan Media Siber di Era AI

"Media memiliki peran vital dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Tanpa bantuan media, program-program pemerintah tidak akan tersampaikan dengan baik," ujar Bupati Fauzi.

Ia menambahkan bahwa media juga berperan sebagai alat kontrol sosial. Kritik yang disampaikan oleh media menurutnya, bukanlah tanda permusuhan, melainkan bentuk konstruktif untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah.

"Saya selalu terbuka dengan kritik dari media. Jika ada kepala dinas yang tidak bisa dihubungi, atau sulit memberikan informasi, tolong laporkan. Itu adalah bagian dari demokrasi yang kita jalankan," pungkasnya. (gus)

Sumber: