Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 Resmi Diluncurkan, Menteri AHY Harap Dorong Investasi dan Kepastian Hukum

Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 Resmi Diluncurkan, Menteri AHY Harap Dorong Investasi dan Kepastian Hukum

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono Menteri dalam peluncuran Kebijakan Satu Peta 2.0 agar segera diterapkan untuk memudahkan investasi pemerintah maupun swasta.-Istimewa-

PAMEKASAN, MEMORANDUM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 dan penyerahan White Paper One Map Policy Beyond 2024, Kamis 18 Juli 2024. Prabowo Subianto dalam hal ini hadir mewakili Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA:Komplotan Pencuri Satroni Minimarket di Kedamean, Jebol Tembok Gudang

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN AHY berharap agar Kebijakan Satu Peta 2.0 dapat segera diterapkan untuk memudahkan investasi pemerintah maupun swasta.

“Jika kita bisa menghadirkan peta-peta skala besar yang kemudian bisa digunakan untuk membuat RDTR (rencana detail tata ruang), ini penting sekali bagi para investor, juga para pemerintah daerah, untuk menentukan tata ruang dan kebutuhan untuk industri dan pertumbuhan ekonomi lainnya," ujar Menteri AHY kepada awak media selepas acara di Jakarta. 

BACA JUGA:LLDIKTI VII Jatim Diduga Terlibat Jual-Beli Gelar Gubes, Pemerhati: Perlu Evaluasi dan Reformasi

Menurut Menteri AHY, Kebijakan Satu Peta yang diselaraskan pada tata ruang, akan memberikan kepastian hukum terhadap para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. 

"Oleh karena itu, kami tentu mempersiapkan rencana strategis terkait dengan tata ruang penggunaan lahan di berbagai daerah dan One Map Policy ini menjadi penting sekali karena seringkali permasalahan yang muncul itu terkait tumpang tindih," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Kebijakan Satu Peta adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh kebijakan pemerintah yang berbasiskan spasial akan mengacu pada satu peta yang sama.

BACA JUGA:Diduga, Praktik Jual-Beli Gelar Gubes Libatkan Petinggi LLDIKTI VII Jatim, Dibanderol Rp200-300 Juta

Pada kegiatan ini, Prabowo Subianto menyampaikan, Kebijakan Satu Peta ini ada untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. 


Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 dan penyerahan White Paper One Map Policy Beyond 2024.-Istimewa-

"Yang kita capai ini adalah One Map Policy yang sangat strategis, dengan One Map Policy ini akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang, sehingga proses pembangunan bisa cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif," kata Prabowo Subianto.

BACA JUGA:Diiming-imingi Berangkat Haji Furoda, Warga Madiun Tertipu Biro Sidoarjo

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, jumlah peta yang tercantum dalam Geoportal KSP 2.0 sudah meningkat. 

Sumber: