Kantah ATR/BPN Tulungagung Siap Dukung Arahan Presiden Jokowi

TULUNGAGUNG, MEMORANDUM - Perjalanan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah genap memasuki 100 hari pertama.

BACA JUGA:Implementasikan Program Reforma Agraria, Kantah ATR/BPN Tulungagung Pilih Desa Tiudan Kecamatan Gondang

Dalam kurun waktu tersebut, AHY menjalankan tiga arahan utama dari Presiden Joko Widodo pada saat pelantikannya. Antara lain implementasi sertifikat tanah elektronik, revisi peraturan hak guna usaha (HGU) untuk mendukung perdagangan karbon atau carbon trading, serta mempercepat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

BACA JUGA:ATR/BPN Tulungagung Siap Luncurkan Sertifikat Elektronik

Hal ini disampaikan kemarin dalam rangka 100 Hari Kerja Menteri AHY. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus, Kepala Badan Bank Tanah, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Tenaga Ahli. Kemudian hadir secara daring seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia.

BACA JUGA:Kantah ATR/BPN Tulungagung Ikuti Penanaman 100 Ribu Pohon Serentak se-Indonesia

Menteri AHY menyebut, per 31 Mei 2024 telah diterbitkan sebanyak 62.753 sertifikat tanah elektronik. Di mana 42.951 di antaranya diterbitkan dalam 100 hari masa kerjanya.

BACA JUGA:Kantah ATR/BPN Tulungagung Ikuti Rapat Anev PTSL Lingkup Kanwil BPN Jawa Timur

Capaian ini terus didorong dengan menargetkan implementasi layanan pertanahan elektronik di 104 kantor pertanahan (kantah) se-Indonesia untuk tahun 2024.

BACA JUGA:Kantah ATR/BPN Tulungagung Kejar Target 50 Ribu Bidang Dalam PTSL Tahun 2024

Mulai 1 Juni 2024, Kementerian ATR/BPN juga secara resmi memberlakukan sertifikat tanah elektronik untuk seluruh kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Khususnya PTSL, redistribusi tanah, dan penyertifikatan aset pemerintah/BUMN/BMN/BMD.

BACA JUGA:Kantah ATR/BPN Tulungagung Gelar Upacara Hari Lahirnya Pancasila

“Transformasi digital ini merupakan backbone dari reformasi birokrasi, dari meningkatkan kinerja Kementerian ATR/BPN di seluruh bidang dan aspek public administration. Oleh karena itu Kementerian ATR/BPN tidak ingin tertinggal. Bahkan kami ingin menjadi salah satu yang terdepan dalam transformasi digital. Dimulai dari yang paling mendasar, bagaimana sertipikat tanah itu bisa segera alih platform menjadi elektronik, serba digital, lebih aman, efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih baik lagi,” tutur Menteri AHY.

BACA JUGA:Kementerian ATR/Kepala BPN Kembali Selamatkan Rp 480 Miliar Aset Negara

Sumber: