212 Guru PPPK Terima Surat Keputusan Relokasi Mengajar

MALANG, MEMORANDUM - Sebanyak 212 guru PPPK Kabupaten Malang menerima Surat Keputusan (SK) relokasi dari Kemenpan RB. Penyerahan SK secara simbolis diserahkan oleh bupati H.M. Sanusi yang berlokasi dipendopo agung kabupaten Malang Jalan KH. Agus Salim no 7 kota Malang pada Selasa 21 Mei 2024 pagi.

Alasan dilakukannya relokasi pada mereka, karena jarak rumah dengan tempat mengajar sangat jauh. Sehingga dilakukanlah relokasi pada mereka, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan.

"Disamping itu sebagai langka efesiensi, yang mengarah pada peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja," ungkap Drs. Suwadji, Kadis Pendidikan Kabupaten Malang.

Suwadji menjelaskan, sebetulnya pemerintah kabupaten Malang sejak tahun 2019 hingga 2024 telah mengangkat Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebanyak 3815 orang dan yang bakal menerima SK pada tahun 2024 sebanyak 1745. Sedangkan sebanyak 1586 sudah menerima surat keputusan (SK) dari bupati pada tahun lalu. 

BACA JUGA:Pemkab Malang Kunci Data Gakin dalam PBID

Sebanyak 1586 orang yang sudah terima SK bupati bernomor 821.1/309/35.07.201/2023 tertanggal 21 Juli 2023, dengan rincian 311 untuk  guru SMP,  1274 untuk guru SDN dan 1 orang untuk guru TK negeri. Dari sinilah muncul permasalahan terkait penempatannya, setelah mereka diangkat menjadi guru PPPK.

Karena kondisi geografis wilayah kabupaten Malang, begitu luas sebanyak 33 kecamatan. Maka perlu adanya evaluasi bagi mereka, terkait penempatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian pendidikan. Terutama bagi mereka yang jarak lokasinya jauh, dari rumah ketempat mengajar maka diusulkan relokasi.

Dari evaluasi yang dilakukan ditemukan sebanya 212 guru, yang diusulkan untuk dilakukan relokasi dan disetujui oleh Kemepan RB. Guna meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja, yang dibeeikan oleh para guru tersebut dwngan tujuan menjaga mutu pendidikan tetap bagus dan semakin meningkat.

"Sebetulnya masih ada 18 orang lagi yang diusulkan untuk dilakukan relokasi, mereka masih menunggu persetujuan dari Kemenpan RB," tutup Suwadji.(kid)

Sumber: