Pengamat Sebut Pemerintah Telah Jalankan Janji, Implementasi Program Masih Jadi Tantangan

JAKARTA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai bahwa pemerintah telah menunjukkan konsistensi dalam merealisasikan janji-janji politiknya. Kendati demikian, tantangan terbesar saat ini terletak pada aspek eksekusi di tingkat bawah.

Menurut Trubus, salah satu kebijakan strategis yang memiliki tujuan positif adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program serupa sejatinya juga diterapkan di berbagai negara seperti India, Brasil, Jepang, hingga Amerika Serikat dengan dukungan sistem pengelolaan yang lebih matang. Oleh karena itu, penguatan implementasi di lapangan menjadi kunci utama agar program ini berjalan optimal.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Kumpulkan Menteri dan Dirut BUMN Bahas Kopdes di Jakarta

Selain MBG, ia juga menyoroti program Koperasi Merah Putih yang dinilai harus mampu membuktikan manfaat nyata secara langsung kepada masyarakat luas. Setiap program yang dicanangkan pemerintah dipandang perlu memiliki urgensi yang jelas serta dampak yang terukur bagi penerima manfaat.

Trubus berpandangan bahwa penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih diakibatkan oleh lemahnya implementasi kebijakan di lapangan, bukan pada substansi program yang dijanjikan.

"Kalau dari sisi konsistensi, pemerintah sudah menjalankan janji politiknya. Yang menjadi persoalan adalah implementasi di lapangan," ujar Trubus.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani

Ia menambahkan, keterbatasan jangkauan pengawasan langsung oleh Presiden membuat keberhasilan program sangat bergantung pada kinerja para pelaksana di daerah.

Terkait dinamika kritik publik, Trubus menyebutkan bahwa pemerintah pada dasarnya tetap terbuka terhadap masukan yang konstruktif. Namun, kritik yang disampaikan harus berlandaskan pada data dan hasil kajian riset, bukan sekadar opini tanpa fakta atau bahkan disinformasi.

Sementara itu, menanggapi usulan perombakan kabinet (reshuffle), ia menilai keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Meski demikian, langkah tersebut dinilai tidak mudah diambil akibat adanya pertimbangan dinamika politik di dalam koalisi pemerintahan.

Gempur Rokok Illegal--

Untuk memperbaiki persepsi dan memulihkan kepercayaan masyarakat, Trubus menyarankan agar pemerintah mengambil sejumlah langkah konkret, antara lain penegakan hukum (Law Enforcement) dengan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan program.

Selain itu juga pengawasan ketat dengan memperkuat pengawasan berjenjang terhadap pelaksana di lapangan.

Sumber: disway