Anggota DPD RI Lia Istifhama Apresiasi Jatim Jadi Magnet PPPK Nasional, Gaji Tinggi dan Karier Moncer

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID-Provinsi Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai pelopor dalam tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis meritokrasi di Indonesia.

Setelah DKI Jakarta, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terbanyak secara nasional.

Fenomena ini tidak hanya menunjukkan tingginya animo masyarakat, tetapi juga menggambarkan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), kesejahteraan PPPK, serta kepatuhan terhadap regulasi kepegawaian.

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama—yang akrab disapa Ning Lia—menyampaikan apresiasinya atas langkah strategis Pemprov Jatim.

Ia menekankan bahwa proses rekrutmen PPPK dilakukan secara terukur dan sesuai aturan. “Pemprov Jatim tidak sembarangan mengangkat PPPK. Ini mencerminkan bahwa manajemen ASN di Jatim sangat disiplin, dan tidak melanggar batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD,” ujar Ning Lia.

Pemprov juga menerapkan pendekatan solutif dalam menangani persoalan kepegawaian yang belum terakomodasi, seperti kasus pegawai R4 yang belum masuk data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 2019. Mereka tidak diberhentikan, tetapi dialihkan menjadi PPPK paruh waktu.

Salah satu keunggulan Jawa Timur yang menarik minat PPPK adalah kesejahteraan yang relatif lebih baik dibandingkan daerah lain. Para PPPK di Jatim menerima gaji pokok sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018, ditambah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50 persen dari total pendapatan. Total penghasilan mereka berkisar antara Rp3 juta hingga Rp5 juta.

Angka ini menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan TPP tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, jauh melampaui non-ASN yang hanya menerima upah sesuai UMK sekitar Rp4,6 juta.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, mengungkapkan bahwa jumlah pegawai di lingkungan Pemprov mencapai 89.296 orang. Rinciannya, 36.621 orang (64%) adalah PNS, 22.256 orang (36%) adalah PPPK, dan sisanya 28.258 merupakan tenaga non-ASN.

“Tahun ini, diperkirakan ada 230 pegawai yang akan pensiun. Sebanyak 2 persen (1.261 orang) menempati jabatan struktural, 85 persen (50.533 orang) berada di jabatan fungsional, dan 13 persen (9.226 orang) merupakan pelaksana,” jelas Indah.

Isu penting lainnya yang menjadi perhatian serius Pemprov Jatim adalah pengembangan karier bagi PPPK. Meskipun masa kontrak PPPK selama ini berkisar antara 1 hingga 5 tahun, Pemprov berupaya memperjuangkan sistem jenjang karier yang setara dengan PNS. Bahkan, PPPK diharapkan bisa menduduki jabatan strategis seperti struktural hingga setingkat Direktur Jenderal (Dirjen), sebagaimana yang terjadi di beberapa kementerian.

“PPPK tidak seharusnya berhenti di level R2 atau R3 saja. Jika kinerja mereka berkontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mereka juga layak diberi ruang pengembangan karier yang setara,” ungkap salah satu pejabat di BKD Jatim.

Komitmen Pemprov Jatim dalam peningkatan kualitas SDM juga diwujudkan melalui kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Bappenas.

Tahun lalu, sejumlah PPPK difasilitasi melanjutkan studi S2 di Universitas Brawijaya dan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Polteksos). Pada tahun ini, kerja sama diperluas ke Universitas Airlangga (Unair) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Peluang beasiswa pun terbuka lebar, termasuk program sertifikasi internasional seperti AELS.

 

“Kita tidak hanya fokus pada kuantitas PPPK terbanyak, tetapi juga pada peningkatan kualitas SDM. Kami ingin PPPK di Jawa Timur mampu bersaing secara global, terutama dalam menyambut era kepemimpinan Gubernur Jatim yang semakin terkoneksi dengan jaringan internasional,” tutup Ning Lia.

Sumber: