umrah expo

Demo DPRD Kota Malang, MMPJ Ajak Masyarakat Jaga Stabilitas Nasional

Demo DPRD Kota Malang, MMPJ Ajak Masyarakat Jaga Stabilitas Nasional

Unjuk rasa MMPJ di depan DPRD Kota Malang. -Edy Riawan-

MALANG, MEMORANDUM.CO.ID - Masyarakat Militan Pecinta Jokowi (MMPJ) Malang Raya beraksi damai di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jalan Tugu, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Selasa 29 April 2025.

BACA JUGA:Penghujung Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri AHY Kembali Gebuk Mafia Tanah di Jawa Barat

Koordinator Lapangan (Korlap) Damanhury Jab menjelaskan MMPJ turun jalan sebagai dukungan untuk stabilitas nasional. Menegakkan supremasi hukum di tengah derasnya isu dan penyebaran hoaks, bahkan mencemarkan Presiden RI ke-7, Joko Widodo.


Mini Kidi--

Dalam beraksi, masa aksi sekitar  200 orang ini, membawa spanduk bertliskan, MMPJ “Mendukung Stabilitas Nasional serta “Wanted Perusuh NKRI”. Melakukan longmarch dari depan Stasiun Kota Baru, Kota Malang menuju Bundaran Tugu.

BACA JUGA:Kapolres Gresik: Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik Lancar

“Kami turun ke jalan. Tidak bisa tinggal diam melihat fitnah dan hoaks disebarkan demi kepentingan politik sesaat. Roy Suryo dan koleganya membuat gaduh. Kami menuntut permintaan maaf serta proses hukum ,” terang Damanhury.

Ia menambahkan, tuduhan ke Jokowi bukan hanya menyerang pribadi, tetapi juga membahayakan legitimasi hasil Pemilu 2024. Dan kestabilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Tiba di Sidoarjo, Siap Dampingi Presiden Joko Widodo Bagikan Sertifikat

“Kami meminta Kepolisian RI, memproses hukum Roy Suryo. Selain itu, oknum politisi busuk yang menyebarkan hoaks dan fitnah. Tindakan ini dinilai sudah mencemarkan nama baik dan mengganggu kinerja pemerintahan yang sah.” lanjut Damanhury.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa bersatu menjaga kedamaian pasca pemilu, menolak provokasi, dan mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kehadirannya, untuk menjaga tatanan demokrasi. Memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran bisa bekerja membangun Indonesia ke depan.

“Ini bukan soal politik, tapi soal menjaga stabilitas nasional dan martabat bangsa. Hoaks dan fitnah harus dilawan dengan fakta dan hukum,” pungkas Damanhury. (edr)

Sumber: