Pansus DPRD Jatim Pastikan Kinerja BUMD Transparan dan Akuntabel

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menjadi perhatian DPRD Jawa Timur. Pengawasan dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas tata kelola perusahaan plat merah yang dinilai belum sepenuhnya sehat.

BACA JUGA:Dr Freddy Poernomo Gugah Semangat Gotong Royong, Merawat Kebangsaan dan Menjaga NKRI

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo, mengakui dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) BUMD karena tidak semua perusahaan daerah memiliki tata kelola yang sehat.

Mini Kidi--

“Ada BUMD milik Provinsi Jatim sedang bermasalah. Pantauan kami secara umum, nampaknya kontribusi ke PAD tidak sesuai dengan kucuran modal yang diberikan Pemprov Jatim,” sebut Freddy Poernomo.

Politikus Partai Golkar ini menegaskan perlunya keseimbangan antara penyertaan modal dengan pendapatan asli daerah yang dihasilkan.

BACA JUGA:Komisi A Dorong BKD Jatim Lakukan Rasionalisasi Anggaran

“Ada temuan anggaran daerah yang diperoleh tidak imbang, ini menjadi protes teman-teman DPRD Jatim,” tandas Freddy Poernomo.

Anggota DPRD Jawa Timur yang juga pakar hukum pemerintahan ini menilai harus ada tanggung jawab dalam tata kelola BUMD.

“Bagaimana memimpin perusahaan milik daerah ini agar bisa memberikan kontribusi positif bagi rakyat Jawa Timur,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, BUMD juga harus mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jawa Timur.

Terkait pembentukan Pansus BUMD, Freddy menyebutkan bahwa penentuan anggota dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat agar yang duduk di dalamnya adalah pihak yang kompeten.

“Dalam Pansus itu musyawarah mufakat,” katanya.

Freddy menyampaikan bahwa tidak semua manajemen perusahaan daerah berkinerja buruk.

Sumber: