Anggaran Kunker LN Rp19 Miliar DPRD Jatim Dialihkan ke Program Pro Rakyat Kecil
Wakil rakyat di DPRD Jawa Timur memastikan Perubahan APBD (P-APBD) 2025 benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat kecil.-Rahmad Hidayat-
BACA JUGA:Wakil Ketua DPRD Jatim: Pembangunan Ekonomi Belum Berbanding Lurus dengan Persoalan Pengangguran
Dirinya juga menepis isu adanya kenaikan gaji maupun tunjangan anggota dewan dalam P-APBD tahun ini.
“Dalam pembahasan P-APBD 2025, tidak ada agenda kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Jatim. Justru kami ingin menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran harus dipakai untuk kebutuhan rakyat,” jelasnya.
BACA JUGA:Komisi D DPRD Jatim Sambut Baik Pidato Presiden Prabowo Soal Tambang
Sejalan dengan itu, Anggota Fraksi PDI-P lainnya yang duduk di Komisi A DPRD Jatim, Yordan Batara Goa, juga menegaskan bahwa anggaran kunker luar negeri senilai Rp19 miliar resmi dialihkan ke program sosial yang lebih menyentuh masyarakat.
“Kunker ke luar negeri dialihkan ke beasiswa dan pelatihan teman-teman di desa, pasar murah, dan bansos sembako. Sejauh itu,” ujar Yordan, yang juga anggota Fraksi PDI-P DPRD Jatim dari Dapil Surabaya.
BACA JUGA:Peringati HUT Ke-80 RI, Paripurna DPRD Jatim Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Menurut Yordan, keputusan tersebut lahir dari kajian fraksi yang menilai anggaran akan lebih efektif bila langsung menyasar kelompok masyarakat kecil, terutama mereka yang masuk kategori desil satu dan dua atau keluarga miskin.
“Terkait penganggaran, yang kemarin kita bicarakan tentang anak-anak desil satu dan desil dua kategori miskin ditambah. Kita alihkan untuk apresiasi seniman, serta pelatihan teman-teman ekonomi di desa lewat koperasi Merah Putih,” jelasnya.
BACA JUGA:DPRD Jatim Minta Pengusaha Sound Horeg Taati Aturan
Selain itu, lanjut Yordan, alokasi juga diperkuat untuk program pasar murah dan bantuan masyarakat. Ia menilai langkah ini penting untuk memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga.
“Dialokasikan bantuan masyarakat, pasar murah. Selain menunjang kebutuhan masyarakat juga untuk mencegah inflasi. Kalau inflasi, masyarakat yang paling terdampak,” tegas Yordan.
BACA JUGA:DPRD Jatim Soroti Ketimpangan Anggaran Program Gizi di Wilayah
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa DPRD Jatim ingin memastikan hasil kajian dan kebijakan anggaran bisa memberi manfaat nyata.
“Hasil kajian kita, beberapa kegiatan lebih efektif dialihkan dalam bentuk yang bisa langsung diterima masyarakat,” pungkas Yordan yang juga Ketua DPC PDI-P Surabaya. (day)
Sumber:
- Share:
