Leadership Forum PGN-PWI Jatim: Jargas Lambat, Beban Subsidi LPG Terus Membengkak

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Upaya pemerintah untuk menekan beban subsidi LPG 3 kilogram melalui transisi energi ke jaringan gas (jargas) rumah tangga berjalan lambat.

Akibatnya, beban subsidi LPG terus membengkak, mencapai Rp 76,2 triliun pada tahun 2024.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat, hingga akhir 2024, jumlah sambungan rumah (SR) jargas baru mencapai 818 ribu sambungan, jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 4 juta sambungan.

"Realisasi pembangunan jargas ini masih jauh dari rencana, sehingga upaya transisi energi dari LPG 3 Kg ke gas bumi belum ideal," ungkap Anggota BPH Migas, Wahyudi Anas, dalam acara Leadership Forum PGN-PWI Jawa Timur di Surabaya, Kamis (27/2/2025).

BACA JUGA:Rangkaian HUT ke-79 dan HPN 2025, PWI Jatim Gelar Donor Darah

BACA JUGA:Jatim Pacu Target Tambahan Produksi Beras 2 Juta Ton

Keterlambatan pembangunan jargas ini berdampak langsung pada tingginya ketergantungan masyarakat terhadap LPG 3 kilogram. Padahal, pasokan LPG dari dalam negeri hanya mampu memenuhi 18% kebutuhan, sisanya harus diimpor. Kondisi ini menyebabkan beban subsidi LPG terus membengkak.

"Realisasi subsidi LPG 3 kilogram mencapai Rp 76,2 triliun, hanya 8% di bawah anggaran karena harga LPG global sedang turun," jelas Wahyudi.

Padahal, Jawa Timur memiliki potensi besar untuk mengembangkan jargas. Pasokan gas bumi di wilayah ini surplus, namun pemanfaatannya untuk rumah tangga masih minim. "Jaringan Jatim-Jateng masih surplus 134,28 mmscfd," kata Wahyudi.

Tantangan utama pengembangan jargas adalah investasi pemasangan jaringan yang tinggi. Namun, Wahyudi menilai banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini, seperti melalui proyek percontohan yang digagas PGN di Sleman.

"Di Sleman, satu perumahan memasang jaringan gas dan kantong penyimpanan CNG. CNG diantar ke perumahan tersebut, lalu dinikmati penghuni perumahan," jelasnya.

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mempercepat pengembangan jargas. Mereka dapat mempermudah perizinan, memerintahkan BUMD untuk ikut membangun jaringan, atau mewajibkan pengembang perumahan baru untuk menyediakan fasilitas jargas.

General Manager SOR III PT PGN Tbk, Hedi Hedianto, mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan jargas. Tahun ini, PGN menargetkan pemasangan 200 ribu sambungan jargas non-APBN di seluruh Indonesia, dan 50 ribu-60 ribu sambungan di Jawa Timur.

BACA JUGA:Jalan Sehat HPN Ke-79 di Surabaya, Pj Sekdaprov Jatim Ajak Masyarakat Jaga Kesehatan dan Dukung Pers

"Kami memberikan insentif biaya pemasangan hingga pembangunan jaringan dalam rumah," kata Hedi.

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Aftabuddin Rijaluzzaman, menyatakan Pemprov Jatim siap mendukung pengembangan jargas.

"Ini momen terbaik untuk mempercepat peralihan energi, karena pemerintah sedang melakukan efisiensi, salah satunya menekan subsidi LPG 3 Kg," ujarnya.

Pemprov Jatim mendorong PGN untuk memperluas jaringan jargas agar masyarakat beralih dari LPG. "Jika jargas berkembang, subsidi LPG bisa dikurangi," pungkas Aftabuddin. (gus)

 

Sumber: