Ujian Demokrasi

Istana menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi asas keterbukaan dan kebebasan pers.

Adapun isi pertanyaan itu terkait tindak lanjut atau kebijakan di kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Apakah Presiden Prabowo memberikan instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait masalah keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG?" Isi pertanyaan salah satu wartawan itu.

BACA JUGA:Antara Keseimbangan Data dan Hidup Nyata

Pertanyaan itu dilontarkan seorang wartawan lantaran rasa keprihatinan yang terjadi, dimana program MBG yang sejatinya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan gizi, namun nyatanya sebaliknya.

Banyak siswa yang mengalami keracunan usai menyantap menu MBG.

Video viral pun merebah di platform media sosial, dimana ada yang menemukan belatung dan bau tak sedap di menu makanan MBG.

Hingga akhirnya warganet menemukan bahwa mayoritas pejabat tinggi di Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola program MBG tidak mempunyai latar belakang dalam ahli gizi.

BACA JUGA:ASN Naik Gaji, Warkop Naik Omzet

Kasus penarikan ID card wartawan Istana ini menjadi pengingat bagi semua pihak mengenai pentingnya menjaga iklim kebebasan pers sebagai pilar utama demokrasi. 

Keterbukaan informasi dan kebebasan bagi jurnalis untuk bertanya, bahkan tentang isu-isu sensitif atau di luar konteks yang telah ditetapkan, adalah prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 

Sumber: