TULUNGAGUNG, MEMORANDUM - Pemkab Tulungagung menggelar rembuk stunting pada Selasa 7 Mei 2024. Acara dibuka langsung oleh Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno dan dihadiri sejumlah pihak yang bersinggungan dengan penanganan stunting di Kabupaten Tulungagung.
Seperti Ketua DPRD Tulungagung, perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sekda Pemkab Tulungagung, Ketua TP PKK Kabupaten Tulungagung dan anggota, para kepala OPD, para camat, dan Kepala Desa Lokus Penanganan Stunting serta Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tulungagung.
Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Heru Suseno mengatakan, arahan dari Presiden Jokowi untuk memanfaatkan teknologi dan platform aplikasi dalam memantau perkembangan penurunan stunting di masing - masing daerah.
"Para pelaku penurunan stunting di lapangan agar dioptimalkan perannya, ditingkatkan kapasitasnya, dan diberikan dukungan yang optimal," ujarnya.
BACA JUGA:Pemkab Tulungagung Gelar Upacara Hardiknas 2024, Puluhan Pelajar Berprestasi Mendapat Piala
Heru memastikan, penanganan penurunan stunting tetap akan menjadi fokus perhatian dan prioritas pihaknya. Apalagi hal itu sesuai dengan misi pembangunan Tulungagung, yakni membangun sumberdaya manusia.
Pihaknya menyebut, secara prevalensi sesuai bulan timbang, angka stunting Tulungagung termasuk dalam kategori renda dan terus menunjukkan tren yang positif, tahun 2023 sebesar 3,96 persen.
Namun sesuai hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya kunjungan balita ke posyandu untuk dilakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan.
"Untuk itu dalam kesempatan ini, kami mengimbau kepada seluruh camat dan kades / lurah termasuk tim penggerak PKK, agar melakukan aksi secara cepat dan tepat sesuai sasaran yang ada, agar temuan kasus segera bisa ditangani dengan cepat," ucapnya.
BACA JUGA:Dewan Soroti Sarpras Gedung Pemkab Tulungagung di Eks Lahan dBelga
Heru menambahkan, untuk mencapai zero stunting pada tahun 2030 mendatang, pihaknya memerintah seluruh jajaran perangkat daerah untuk melakukan aksi intervensi spesifik maupun inspeksi sensitif di luar kesehatan yang diyakini memberikan kontribusi besar dalam penurunan angka stunting.
"Kita harus berfokus pada intervensi yang punya daya dorong bagi penurunan stunting. Saya juga akan mengawal dan memantau pelaksanaan program penurunan stunting agar tepat sesuai sasaran," jelasnya.
Pihaknya juga meminta para kepala desa agar mengalokasikan dana desanya untuk penanganan stunting. Seperti pemberian makanan tambahan, operasional rujukan balita stunting, pembangunan sanitasi dan air minum yang layak.
"Point pentingnya adalah bagaimana agar semua lapisan masyarakat supaya bisa terjangkau, terlayani dan meningkat kapasitasnya dalam menghadapi tantangan permasalahan di lingkungan kita yakni stunting, kemiskinan dan masalah lainnya," pungkasnya.(fir/mad)