MOJOKERTO, MEMORANDUM - Memperingati Hari Jadi Otonomi Daerah (Otoda) ke-28, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menekankan kepada seluruh elemen masyarakat agar berkomitmen serta bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup ditingkat lokal.
Serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan. Hal itu guna membangun masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Berdasarkan prinsip dasar, otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan, yakni kesejahteraan dan demokrasi.
"Tujuan kesejahteraan desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta pemanfaatan SDA yang bijak dan berkelanjutan," terang Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko saat membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, Kamis 25 April 2024.
BACA JUGA:Hadiri Hari Otoda, Bupati Mojokerto Singgung Peningkatan PAD
Teguh melanjutkan, segi demokrasi kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat Madani. Konteks ekonomi hijau, merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi Indonesia pada tahun 2045.
"Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan Sumber Daya Alam secara lebih efisien dan berkelanjutan," lanjutnya.
Selanjutnya Teguh menjelaskan, dalam menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada ekonomi hijau maka, hal tersebut dapat berdampak positif, baik untuk masyarakat Bumi Majapahit, lingkungan, maupun perekonomian secara keseluruhan.
"Selain itu, pada momen ini dapat mendorong pemda untuk mendukung berbagai program nasional," jelasnya.
BACA JUGA:Tren Pemberitaan Positif Pemerintah Daerah, Kabupaten Mojokerto Duduki Peringkat Tiga
Program nasional ini, Teguh memaparkan, meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah, serta ekonomi hijau dan lingkungan sehat.
"Pemerintah pusat juga menargetkan untuk tahun 2024 angka stunting turun menjadi 14 persen secara nasional," paparnya.
Teguh juga menyampaikan, bahwa sangat diperlukan melaksanakan berbagai koordinasi serta pengambilan langkah yang strategis dalam upaya penurunan angka stunting di wilayah masing-masing.
"Dukungan arah kebijakan dan anggaran untuk perbaikan pola asuh dan lingkungan, penanganan kurang gizi dan anemia harus tepat sasaran kepada ibu dan anak," pungkasnya. (yus)