Bondowoso, Memorandum.co.id - Menyikapi keluhan masyarakat Bondowoso yang sebagian mengalami kelangkaan gas LPG (liquid petroleum gas) 3 Kg, Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Bondowoso, Aris Wasiyanto menegaskan, penggunaan gas LPG saat ini tidak tepat sasaran. Justru pengguna gas LPG bersubsidi itu bukan masyarakat yang tidak mampu. "Ketika barang itu menjadi barang yang masih disubsidi, tentunya peruntukannya adalah masyarakat miskin," tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (28/2/2020). Di Kabupaten Bondowoso, lanjut Aris, sudah ada surat edaran Bupati untuk mengimbau seluruh ASN dan anggota TNI-Polri agar tidak membeli gas LPG 3 Kg. "Tapi ternyata, ini permasalahan se-Indonesia, karena tidak tepat sasaran," lanjutnya. Selain surat edaran, saat terjadi kelangkaan di Kecamatan Wringin, pihaknya langsung mengirim surat kepada Sales Manager Pertamina di Banyuwangi. Dalam waktu 24 jam, kebutuhan gas LPG masyarakat Wringin pun langsung dikirim 2240 tabung melalui tiga agen. "Jadi kalau masyarakat mengalami kelangkaan, kami akan mengambil langkah progresif dan cepat dalam keadaan darurat. Ternyata direspon oleh Pertamina," terangnya. Lebih lanjut Aris menjelaskan, kuota gas LPG di Bondowoso sekitar 5770. Jika dikonversi dalam tabung, sebanyak 800 ribuan per tahun. Fakta ditemukannya masyarakat yang menyalahgunakan gas LPG bersubsidi, Aris mengakui, tidak ada sanksi hukum. Kecuali jika ada pangkalan yang menjual gas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), maka agen yang berhak memutus. Jika agen tidak mengambil pemutusan, maka Pertamina yang akan mengambil tindakan. "Pengawasan harga dilakukan oleh agen. Cuma pengecer ini yang merajalela. Pengecer dari pangkalan beli Rp.16 ribu mereka jual semaunya. Dan ini belum ada sanksinya," pungkasnya.(cw1)
Kategori :