JOMBANG, MEMORANDUM – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal hitungan hari. Pemerintah Kabubaten (Pemkab) Jombang hingga hari ini terus mengingatkan kepada para ASN dan non ASN untuk komitmen menjaga netralitasnya, Senin, 5 Februari 2024.
Pj Bupati Jombang Sugiat kembali menegaskan, bahwa ia bakal memberikan sanksi tegas kepada para ASN dan non ASN yang melanggar komitmen atau tidak netral dalam Pemilu 2024 nanti.
”Saya menegaskan kembali, bahwa kami ASN dilingkup Pemkab Jombang komitmen menjaga netralitas,’’ tegasnya.
BACA JUGA:Komitmen Mitigasi Bencana, Perhutani KPH Mojokerto Gandeng Kodim Lamongan
Sugiat memaparkan, dalam momen tahun politik ini, dirinya kerap dipolitisasi beberapa pihak, sehingga menimbulkan kecemasan di masyarakat. Seperti jargon sat set yang ia cetuskan saat apel kerja awal Oktober lalu. Hal itu sering dikait-kaitkan dengan jargon salah satu paslon capres-cawapres.
BACA JUGA:Cooling System Pemilu 2024, Polres Mojokerto Bersama TNI Gelar Pengobatan Gratis
”Ada yang menilai saya cenderung berpihak karena istilah itu. Saat apel itu saya menyampaikan arti nama saya, kan Sugiat, Su baik, Giat rajin cepet sat-set. Istilah sat-set disini umum menurut saya,” paparnya.
Sugiat menjelaskan, jargon yang dicetuskan salah satu paslon capres-cawapres, baru muncul sejak pendaftaran resmi di KPU RI 19 Oktober. Hal tersebut tidak sesuai, karena dirinya lebih dulu mencetuskan jargon sat-set sebelum pendaftaran pasangan capres/cawapres.
”Silahkan itu di cek di websitenya KPU RI,’’ jelasnya.
Sugiat juga menungkapkan, ada juga foto dirinya yang terpampang di salah satu baliho caleg DPRD Provinsi Jatim. Secara pasti ia mengaku tak tahu menahu terkait pemasangan foto dirinya di baliho tersebut.
“Sudah saya proses, saya tidak kenal dengan caleg tersebut. Kemudian yang bersangkutan datang dan meminta maaf ke saya. Saya protes, ini siapa yang masang kok tidak pernah ijin dengan saya, dan itu sudah pernah saya sampaikan dulu,” ungkapnya.
Sugiat membeberkan, dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan terkair komitmen ASN untuk menjaga netralitas. Termasuk kemarin disampaikan kebtiga pilar sosial, yaitu PKH, TKSK dan Tagana. Semua itu bisa dimanfaatkan oleh kepentingan politik karena punya kekuatan dan massa.
"Harus hati-hati, harus netral, baik ASN dan nonASN silahkan pilih sesuai hati nurani masing-masing,’’ bebernya.
Sugiat menyampaikan, sejauh ini belum ada temuan adanya ASN yang melanggar netralitas. Namun ia terus mewanti-wanti kepada ASN maupun Non ASN agar patuh terahdap regulasi yang ada.
”Jika nanti ada (yang melanggar), akan kami berikan sanski sesuai undang-undang yang berlaku,’’ pungkasnya. (yus)