BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Jatim Dijabat Heni Yuwono
"Kami mendorong seluruh jajaran agar memanfaatkan berbagai metode sosialisasi, seperti ceramah, penyuluhan, dan media informasi (poster, banner, dan video).
Serta melibatkan KPU dan Bawaslu dalam kegiatan sosialisasi," urainya.
Selanjutnya, Heni juga menegaskan bahwa jajarannya harus terus melakukan pemutakhiran data pemilih. Memastikan data pemilih dari warga binaan akurat dan terkini.
Pihaknya akan terus boordinasikan dengan KPU dan dispendukcapil untuk mendapatkan data pemilih yang valid.
"DPT harus dilakukan fiksasi maksimal sepekan jelang pemilu, pihak lapas akan mengecek dan memastikan status warga binaannya telah terdaftar sebagai pemilih," terang Heni.
Mendengar hal tersebut, Jayanta menegaskan bahwa momen Pemilu menjadi perhatian khusus pihaknya dan KPU.
Per hari ini, jumlah warga binaannya yang telah terdaftar sebagai DPT adalah 1.161 orang dari total 1.379 warga binaan.
"Masih adanya warga binaan yang belum masuk DPT karena merupakan warga binaan yang baru dipindah dari lapas lain di satu bulan terakhir," terang Jayanta.
Namun, Jayanta memastikan bahwa pekan ini KPU akan memasukkan sekitar 200 warga binaannya ke dalam daftar pemilih tambahan (DPTb).
Tentunya dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan khusus seperti kepemilikan NIK dan e-KTP.
"Proses keluar masuk warga binaan di Lapas Surabaya memang sangat dinamis, sehingga diperlukan pencocokan data setiap saat dengan KPU dan dispendukcapil," terang Jayanta.
Pada pemilu 2024 ini, Jayanta menjelaskan bahwa pihaknya akan menyediakan enam tempat pemungutan suara (TPS) khusus di dalam lapas yang mudah diakses oleh warga binaan.
Petugas KPPS yang bertugas di TPS lapas telah mendapatkan pelatihan khusus dan pendampingan dari KPU.
"Kami juga mengagendakan simulasi dan pengamanan ketat untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban selama proses pemungutan dan penghitungan suara," tutupnya. (*)