BOJONEGORO, MEMORANDUM - BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro jalin sinergi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro guna mengoptimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Skrining Riwayat Kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilu dan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro pada Kamis 18 Januari 2024.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo mendukung penuh peran BPJS Kesehatan untuk memastikan seluruh petugas penyelenggara pemilu dan pilkada tahun 2024 untuk melakukan Skrining Riwayat Kesehatan.
“Terima kasih banyak BPJS Kesehatan atas kolaborasinya sehingga Skrining Riwayat Kesehatan ini harapannya dapat dilaksanakan secara optimal. Dari Bawaslu juga akan terus melakukan monitoring terus agar setiap petugas di setiap kecamatan, desa dan kelurahan guna memastikan panwascam, panwaslu di kelurahan atau desa juga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) kepesertaan JKN nya aktif,” terang Handoko.
Handoko sangat bersyukur karena Program JKN ini mampu memberikan perlindungan kesehatan pada petugas pemilu dan pilkada tidak hanya ketika sakit saja namun juga saat sehat. Ia menyadari bahwa kesehatan adalah kebutuhan utama yang diperlukan agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik.
BACA JUGA:Pemanfaatan Layanan Naik Drastis, Kondisi Keuangan BPJS Kesehatan Masih Sehat
“Jika risiko penyakit rendah artinya kita sehat dan bekerja pun dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya juga menghimbau pada rekan-rekan panwascam semuanya untuk mengunduh Aplikasi Mobile JKN sebagai upaya untuk memantau kepesertaan kita selalu aktif sebagai peserta JKN,” tutur Handoko.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Sistri Sembodo menyampaikan jika kegiatan Skrining Riwayat Kesehatan yang diperuntukkan bagi petugas pemilu dan pilkada adalah bentuk perlindungan yang luar biasa dari pemerintah. Ia meyakini layanan JKN yang mudah, cepat dan setara ini akan meringankan peserta JKN yang berobat ke faskes tidak perlu harus antre terlalu lam.
“Harapannya untuk petugas pemilu dan pilkada sehat terus mengingat tugas yang diemban cukup berat. Jika Skrining Riwayat Kesehatan ini dapat dilakukan secara optimal maka hal ini bisa dijadikan rambu-rambu untuk memonitoring kondisi atau stamina dari masing-masing petugas pemilu dan pilkada yang sudah terdaftar menjadi peserta JKN aktif. Namun jika nanti hasil Skrining Riwayat Kesehatan ini terindikasi berisiko penyakit sedang dan bahkan tinggi, maka peserta harus segera datang ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdaftar yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya,” jelas Sistri.
Sistri menjelaskan jika saat ini berobat ke puskesmas atau pun rumah sakit tidak perlu melampirkan banyak sekali berkas fotocopy. Menurutnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui Aplikasi Mobile JKN, peserta JKN sudah dapat dilayani.
BACA JUGA:BPJS Kesehatan Gugah Mahasiswa IKIP Bojonegoro Melek Layanan Digital Program JKN
“Dengan kemajuan zaman, tentunya layanan JKN pun menyesuaikan kualitasnya untuk dapat melayani pesertanya dengan sebaik-baiknya. Faskes-faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pun sudah melalui tahap peninjauan uji kelayakan untuk melayani peserta JKN. Apalagi dengan Aplikasi Mobile JKN yang telah menghadirkan fitur antrean online sehingga peserta saat akan mendaftar di faskes tidak perlu lama menunggu. Segalanya tidak ada yang sulit jika aturan yang sudah diinformasikan dapat dijalankan. Terlebih untuk petugas pemilu dan pilkada yang selalu mobile, kehadiran Aplikasi Mobile JKN ini tentunya dapat membantu secara administrasi. Misalkan saja saat berkeinginan untuk pindah FKTP, maka tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, hal itu bisa dilakukan melalui Aplikasi Mobile JKN dan cukup mudah,” papar Sistri.
Sistri berharap, semoga kehadiran Program JKN khususnya bagi petugas pemilu dan pilkada ini dapat menambah semangat untuk menjalankan tugas dengan baik.
“Doa saya untuk seluruh petugas pemilu dan pilkada ini agar semuanya sehat dan keluarga pun saat ditinggal tugas menjadi tenang. Untuk itu bahagia dan Ikhlas akan menjadikan pekerjaan kita menjadi ringan. Terlebih untuk Kabupaten Bojonegoro kepesertaanya sudah Universal Health Coverage (UHC) sehingga saya yakin petugas pemilu dan pilkada di Kabupaten Bojonegoro ini sudah terdaftar menjadi peserta JKN. Maju dan semangat terus dalam mengemban tugas, semoga pemilu dan pilkda selalu damai di Kabupaten Bojonegoro dan Program JKN melalui Skrining Riwayat Kesehatan mampu memayungi layanan kesehatan bagi rekan-rekan semua,” tutup Sistri.(top)