(
Ft-kota dewan : Fraksi DPRD Kota Malang menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika.
MALANG, MEMORANDUM - Mendorong kemandirian APBD, Fraksi DPRD Kota Malang meminta penjelasan Pemkot Malang mengenai upaya yang dilakukan dengan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang 2024 sejumlah Rp.400 M. Terkait ini, dipertanyakan inovasi yang akan dilakukan Pemkot Malang.
--
Persoalan ini disampaikan sejumlah fraksi DPRD Kota Malang dalam rapat paripurna dengan agenda ‘Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2024’, yang dipimpin Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, pada Senin 20 November 2023.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika membenarkan adanya permintaan penjelasan fraksi tersebut pada Pemkot Malang. “teman-teman di fraksi menanyakan mengenai menurunnya PAD sejumlah Rp.400 M tersebut,” ujarnya.
Ini menjadi perhatian karena dikhawatirkan akan berdampak pada keberlangsungan program pembangunan yang utamanya berdampak langsung dengan kebutuhan utama masyarakat.
Untuk itu, Pemkot Malang diminta untuk melakukan kajian yang mendalam untuk menyelesaikan persoalan tersebut sehingga dapat segera ditemukan jalan keluar. Berbagai pertanyaan tersebut tentunya akan mendapatkan respon dari Pemkot Malang yang disampaikan pada jawaban Wali Kota.
Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan upaya Pemkot Malang dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan PAD 60 persen dalam proporsi anggaran daerah. Harapannya, upaya yang dilakukan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Diharapkan, Pemkot Malang segera mendesain strategi ketercapaian terhadap sumber pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah sehingga sehingga setiap tahun memiliki konsistensi pendapatan karena proyeksinya selalu fluktuasi.
Senada, Fraksi PKB meminta penjelasan terkait asumsi pendapatan daerah setelah dilakukan pembahasan dari KUA-PPAS menjadi RAPBD 2024, termasuk potensi dan penyebab perubahan tersebut dengan perbandingan pendapatan daerah tahun 2023.
Sedangkan, Fraksi PKS menyoroti menurunnya proyeksi target pendapatan daerah dalam rancangan postur APBD 2024 menjadi Rp.2.160.547.825.583 atau turun sebesar 10 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 2.377.889.254.705.
PAD 2024 diproyeksikan menurun cukup tinggi atau setara dengan 23% bila dibandingkan tahun 2023 dari Rp. 1.001.792.007.861 menjadi Rp. 813.740.836.360.
Ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Untuk itu, ditanyakan mengenai kajian dan analisa terhadap penurunan target pendapatan tersebut.
Fraksi Gerindra juga menanyakan mengenai penyebab menurunnya PAD dari sektor pajak daerah sebesar Rp.400 M dan dari pendapatan lain-lain yang sah menurun sebesar Rp.2,8 M. Juga meminta penjelasan upaya yang dilakukan sehingga efektif.
Begitu pula, Fraksi Golkar meminta penjelasan mengenai langkah strategis Pemkot Malang terkait menurunnya pendapatan sebesar Rp.400 M. Harapannya, upayanya mampu mengoptimalkan PAD sehingga realisasi belanja program pembangunan tahun 2024 tidak mengalami kesulitan.
Adapun, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia memandang penurunan PAD Kota Malang dalam R-APBD 2024 menjadi sekitar Rp.813 M berdampak pada pembangunan Kota Malang tahun mendatang. Untuk itu, dipertanyakan Langkah Pemkot Malang melalui perangkat daerah untuk memenuhi target PAD.