FPKS: Dana Operasional RT/RW Harus Sesuai Kebutuhan dan Melibatkan Ketua RT/RW

Surabaya, Memorandum - Usulan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait dana operasional RT/RW memicu silang pendapat di antara anggota DPRD Surabaya. Ada yang setuju, ada pula yang meminta untuk ditunda mengingat beban dan kemampuan anggaran pemkot.

Seperti yang disampaikan Fatkur Rohman dari Fraksi PKS DPRD Surabaya, gagasan dana operasional menurutnya bagus. Dia setuju ide itu asalkan tepat sasaran dan melibatkan para ketua RT/RW.

"Ide ini menurut saya seiring dengan semangat desentralisasi layanan yang menjadikan balai RW dan balai RT sebagai pusat kegiatan positif masyarakat. Saya setuju, asalkan tepat sasaran dan melibatkan mereka (ketua RT/RW), mengajak mereka bicara," tutur anggota Komisi A ini, Rabu (13/9).

Fatkur menambahkan, pelibatan ketua RT/RW sangat penting agar ide ini benar-benar sesuai kebutuhan mereka. Menurutnya, pemkot dan DPRD memiliki sudut pandang tertentu terkait dana operasional.

Akan tetapi dengan melibatkan para ketua RT/RW dan melihat sudut pandang mereka, maka akan menjadi data penting untuk menjadi bahan pertimbangan pembahasan di eksekutif dan legislatif.

Lebih dari itu, Fatkur mengingatkan bahwa balai RW saat ini telah menjadi pusat kegiatan warga termasuk PAUD. Bahkan bisa dipergunakan untuk diskusi-diskusi pengentasan problem kemiskinan dan pengangguran.

Juga sebagai tempat untuk sinergi kegiatan dengan pihak ketiga, seperti kampus dan lembaga pemerhati kemasyarakatan. Tentu ada kebutuhan listrik, opersional, dan lain-lain.

"Dengan mengajak bicara mereka, kita bisa mendengar, benarkah support operasional ini yang dibutuhkan atau ada hal prioritas yang lain yang justru mereka lebih butuhkan. Ada beberapa policy (kebijakan) yang itu perlu pendekatan bottom up," terang Fatkur.

Apabila ide ini dikehendaki oleh warga termasuk para ketua RT/RW, Fatkur mendorong agar balai RT/RW ke depan bisa digunakan sebagai tempat yang benar-benar bisa menuntaskan masalah-masalah utama warga. Terutama pengentasan masalah pengangguran dan kemiskinan melalui pendampingan yang serius.

"Contoh program Padat Karya pemkot. Sebenarnya sudah bagus, namun menurut saya sustainability-nya perlu diperkuat. Jangan sampai hanya suskes diawal tapi kurang bertahan lama," jelasnya.

"Perlu ada coaching (pendampingan) dalam durasi tertentu sampai stabil, misal terkait SOP, marketing, keuangan, dan sisi bisnis yang lain. Pendamping bisa dari pemkot atau lembaga profesional untuk program-program di bawah, bukan sekedar short training," tambah Fatkur.

Terakhir, Fatkur berharap balai RT/RW benar-benar menjadi pusat edukasi dan solusi warga. Tidak hanya menjalankan program pemkot, namun juga program semua pihak, baik dari perusahaan/swasta atau lembaga pemerhati yang ingin berkontribusi membangun kampung.

"Jika ini yang terjadi, maka ide operasional untuk balai RT dan balai RW acceptable," pungkasnya.(bin/ziz)