Surabaya, Memorandum.co.id - Dukungan warga Kota Surabaya terhadap Whisnu Sakti Buana untuk kembali maju dalam Pilwali Surabaya 2020 bermunculan. Kali ini mereka bergotong royong memasang baliho berukuran besar bergambar Whisnu Sakti (WS) di beberapa ruas jalan.
Nampak terlihat WS, sebutan Whisnu Sakti mengenakan jaket kulit berwarna hitam, berdiri di samping motor kesayangannya dengan latar belakang warna merah.
Di atas foto tersebut dituliskan sebuah tagline ‘Melanjutkan Keberhasilan Meratakan Pembangunan’, Surabaya 2020 dengan bagian bawah tertulis 'Kalau Begini Keren'. Baliho terpasang di Jalan Gunungsari, Bratang, dan wilayah Darmo Satelite.
Politisi PDIP Surabaya, Anugerah Ariyadi mengatakan pemasangan tersebut dinilai sebagai apresiasi masyarakat dan pengusaha.
’’Itu menunjukkan track record Pak WS cukup baik. Tidak pernah terlibat kasus. Berpengalaman, jadi sah saja ketika semua bergotong-royong memberikan apresiasi,’’ katanya ketika dikonfirmasi.
Dikatakan mantan legislator DPRD Surabaya ini, pemasangan tersebut tanpa dikomando.’’Beberapa relawan di perkampungan juga sudah serentak memasang. Ada juga sumbangan dari pengusaha periklanan. Resmi, kan kalau reklame itu juga bayar pajak,’’ terang Anugerah.
Sementara, kondisi di wilayah perkampungan juga terlihat sudah mulai memasang banner dukungan. Termasuk gagasan otentik dari WS mengenai program Rp 50-100 juta untuk RT.
Hal tersebut diakui oleh Pengurus Anak Cabang (PAC) Krembangan, Margono.’’Dikampung sudah banyak yang memasang. Bahkan di rumah warga sendiri. Mereka meminta agar dipasang yang ukuran kecil,’’ katanya.
Antusiasme ini dikatakan Margono dari inisiatif warga sendiri. Warga menginginkan adanya keberlanjutan dari WS yang menjadi pasangan Risma dalam Pilkada Surabaya 2015 lalu.
Terpisah, Whisnu Sakti menyatakan berterimakasih atas dukungan warga Surabaya. "Mohon doanya, karena amanah itu pertanggungjawabannya berat,’’ terangnya.
Pejabat yang digadang-gadang maju dalam Pilwali Surabaya 2015 ini berpesan agar dukungan tersebut tidak melanggar aturan.’’Boleh saja. Asal tidak berlebihan dan melanggar aturan. Terlebih saat ini masih menunggu rekom dari DPP PDIP,’’ kata WS. (day/gus)