Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pinggiran Tulungagung Jadi Prioritas

Tulungagung, memorandum.co.id - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan untuk tahun  ini. Pembangunan infrastruktur jalan terutama yang ada di pinggiran dan perbatasan kota dipilih karena sesuai dengan visi misi Bupati Tulungagung dalam hal pembangunan. Seperti disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Dwi Hari Subagyo. Pembangunan berupa rehabilitasi jalan menjadi salah satu prioritas tahun ini. “Infrastruktur, khususnya yang ada di pinggiran akan kita kebut dan ini sebagaimana visi misi Bupati Tulungagung,” ujarnya, Rabu (8/3/2023). Dwi Hari merinci, wilayah yang menjadi prioritas adalah daerah pinggiran seperti jalan di Kecamatan Ngantru, Karangrejo, Bandung, Pucanglaban, dan wilayah Kabupaten Tulungagung yang berbatasan dengan kabupaten lain. Kemudian guna menjamin mutu dan kualitasnya, Dwi Hari memastikan akan melakukan uji laboratorium terhadap proses pengerjaan dan hasilnya, sehingga tiap-tiap proyek bisa maksimal. “Kita sekarang menerapkan standar, sebelum kita bangun kita uji lab. Misalnya struktur tanah juga kita lab, apa yang cocok akan digunakan apakah semen atau aspal. Sekarang harus diuji lab dahulu,” jelas Dwi Hari. Selanjutnya, untuk pembangunan jalan di lokasi longsor yang ada di Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo dipastikan akan dilanjutkan tahun ini. Untuk anggaran yang disiapkan guna proses pembangunan jalan di lokasi tersebut, sudah disiapkan sampai Rp 1,3 milliar. “Ini proses, pembangunan akan kita lanjutkan tahun ini,” tegasnya. Sementara untuk perbaikan jalan berlubang di wilayah Kabupaten Tulungagung, pihaknya telah menyiapkan anggaran hingga Rp 1 miliar per tahun. “Ini untuk menangani seluruh kecamatan untuk belanja jalan penambalan dan perbaikan pemeliharaan itu,” tuturnya. Disinggung mengenai keseluruhan anggaran yang disiapkan untuk perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Tulungagung tahun ini, Dwi Hari mengaku telah menyiapkan di kisaran Rp 73 miliar. Pihaknya meyakini, anggaran itu masih bisa bertambah dengan melihat kondisi pekerjaan di tahun ini. “Untuk saat ini masih ada pergerakan, belum fiks. Kita masih ada (anggaran) sekitar Rp 73 miliar. Ini masih ada penambahan yang dihitung oleh Bappeda, ada silpa yang akan dimasukkan ke kita atau OPD yang lain,” pungkasnya. (fir/mad)