2 Tahun Kepemimpinan Wali Kota, Wakil Ketua DPRD: Ada 5 Catatan Penting

Surabaya, memorandum.co.id - Dua tahun masa kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, banyak capaian yang telah diraih kepala daerah. Termasuk juga persoalan yang belum tuntas. Oleh karena itu Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti memberikan lima catatan penting agar Surabaya lebih baik. Menurut Reni Astuti, setidaknya ada lima tren positif yang ditunjukkan selama jangka waktu tersebut, antara lain pelayanan publik, bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta stabilitas sosial, ketentraman dan politik. "Secara kasat mata, pelayanan publik cenderung semakin membaik yang ditunjukan melalui berbagai ruang komunikasi antara warga dan kepala daerah yang diciptakan demi memudahkan akses masyarakat untuk menyampaikan berbagai problem warga dan lingkungannya. Mulai dari membuka Sambat Nang Cak Eri di Balai Kota. Kemudian tersedia pula kanal wargaKu. Lalu pelayanan hingga tingkat RW," jelas Reni. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan yang juga terus mengalami perbaikan. Sikap tegas wali kota terhadap aparat yang terbukti melakukan pungli dalam pelayanan ke masyarakat juga makin memperbaiki kinerja birokrasi aparat pemkot. "Pada pemulihan ekonomi, perhatian, kepedulian, dan keberpihakan pada sektor pelaku usaha juga ditunjukan Pemerintah (Pemkot) Surabaya, utamanya terhadap UMKM. Terlihat dengan semakin tumbuhnya UMKM di Kota Pahlawan dengan kemudahan izin berusaha," ungkap Reni. Dalam bidang kesehatan, lanjutnya, pelayanan berbasis digital E-Health untuk berobat semakin ditingkatkan baik di RSUD Soewandhi dan juga RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) hingga ke level puskesmas-puskesmas. Juga E-rekam medik dan SDM kesehatan yang mumpuni mampu mensolusi layanan kesehatan dimana warga tak perlu lama antri berjam-jam. "Statibilas sosial, ketentraman dan politik. Sisi positif lainnya adalah Wali Kota Surabaya mampu membangun suasana toleransi antar warga kota yang majemuk. Juga menciptakan iklim rasa aman dan nyaman kota yang mendukung terwujudnya stabilitas daerah, stabilitas sosial keamanan ketentraman dan politik. Sebagaimana mencuat kasus terkait dengan aksi geng motor hingga tawuran beberapa waktu lalu yang keberadaanya cukup membuat resah masyarakat," paparnya. Selaras dengan berbagai capaian positif itu, sisi pembenahan pada bidang lainnya juga butuh diperhatikan Pemkot Surabaya. "Aspirasi warga yang saya terima saat di kantor dewan atau saat turun di tengah warga berupa keluhan, aduan, hingga pertanyaan-pertanyaan masyarakat setidaknya sejumlah problem menjadi masukan dan saran untuk dapat diperbaiki Pemkot Surabaya. Adapun di antaranya ialah penanganan kemiskinan, pengangguran, banjir, kemacetan, serta pendapatan daerah," ungkapnya. Pada pengentasan kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan masih dominan karena adanya perubahan indikator pengumpulan data bukan karena banyaknya keluarga yang faktanya miskin lalu terentaskan. Sebutan data kemiskinan yang semula menggunakan istilah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) saat ini menjadi keluarga miskin (gakin) dan keluarga pra miskin.  Awal 2022 jumlah MBR 1,3juta jiwa saat ini jumlah gakin 219.427 jiwa dan pra miskin 248.299 jiwa.  Kondisi ini masih menjadi pekerjaan rumah. Apalagi ada target terkait dengan 23.530 jiwa rakyat miskin ekstrim di Kota Surabaya yang perlu dituntaskan dalam waktu satu tahun dari target nasional. "Ada tiga strategi penanganan kemiskinan yang saya sampaikan yaitu akurasi data, perlindungan dan pemberdayaan.  DPRD Surabaya saat ini juga tengah membahas raperda percepatan penanganan kemiskinan yang diantaranya mengatur upaya penanganan kemiskinan secara komprehensif dan berkelanjutan," jelasnya. Selain itu pengangguran masih jadi problem kota. Berkaca pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Surabaya yang meski secara angka menurun 2 persen dari tahun sebelumnya namun masih menyisakan persoalan. Pertama, Surabaya masuk dalam kategori sepuluh besar peringkat pengangguran di Jawa Timur. "Lalu soal banjir di sebagian wilayah di Kota Surabaya pun masih menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi sebagian masyarakat. Terlebih ketika intensitas air hujan begitu lebat mengguyur dalam kurun waktu 1-2 jam saja sudah tampak ruas-ruas jalan terendam banjir," imbuhnya. Serupa, isu kemacetan pun mengalami stagnasi, masih belum ada progress berarti. Kalaupun tahun ini benar-benar mendapat perhatian maka harapannya ada perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Moda bus terus bertambah belum diimbangi dengan kesiapaan moda penghubung/feeder. Sistem tranportasi massal masih menjadi mimpi dan harapan. Kemacetan makin meluas, tidak lagi berada di jalan-jalan protokol, melainkan merembet hingga ke pinggir-pinggir kota. "Sedangkan dalam kekuatan APBD Rp 11,6 triliun pun menjadi krusial.  Di sektor pendapatan mesti digenjot menggali potensi pendapatan daerah.  Baik dari sektor BUMD maupun potensi pendapatan lainnya semisal parkir dan potensi lainnya. Kerja sama pemerintah dengan badan usaha bisa menjadi alternatif dalam pembangunan infrastuktur atau program yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (alf)