Warga Menur Keluhkan Administrasi Kependudukan

Surabaya, Memorandum.co.id - Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anas Karno menggelar reses untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat di RW 10 Menur Gang 5. Dalam perjumpaan dan dialog itu, menjadi kesempatan warga untuk menyampaikan sejumlah uneg unegnya kepada wakil rakyat tersebut. Seperti yang diungkapkan, Sudiro warga RW 10 Menur Gang 5 yang mengeluhkan persoalan administrasi kependudukan. "Misal, saya punya akte nikah, semua benar datanya. Mulai kecocokan nama, alamat, nama orang tua laki dan nama orang tua perempuan benar. Tapi ditengah perjalanan Kartu Keluarga (KK) berubah tidak sama dengan akte nikah," imbuhnya. Sudiro yang juga mantan Ketua RW tersebut kembali mengatakan, ada juga warga yang nama orang tua laki-laki dan nama orang tua perempuan sama. "Ada juga yang tidak punya KK karena berkas-berkas pendukungnya hilang. Sehingga tidak punya KTP. Padahal dia warga Surabaya asli," terangnya. Sudiro menambahkan, sedangkan ketika diurus ke kantor pelayanan publik setempat seperti kelurahan sulit. Kondisi seperti ini banyak dialami warga Menur Gang 5. "Padahal data kependudukan ini sangat penting untuk mengurus berbagai keperluan. Karena itu kita ingin persoalan tersebut ada solusinya," jelasnya. Menjawab keluhan warga tersebut, Wakil Ketua Komisi B Bidang Perekonomian Anas Karno meminta kepada yang bersangkutan untuk mendata warga yang menghadapi persoalan administrasi kependudukan tersebut. Selanjutnya dicarikan solusi. "Saya baru tahu kalau ada persoalan seperti ini. Sangat disayangkan kalau ada warga tidak bisa mengurus KK, sehingga tidak punya KTP," jelasnya. Padahal, lanjut legislator Fraksi PDIP tersebut, kalau tidak punya KTP maka Pemkot Surabaya tidak bisa memberikan intervensi berbagai program. "Seperti berbagai program bantuan sosial, diantaranya rutilahu, permakanan, sekolah gratis, seragam gratis, bea siswa SMA/SMK, dan lain sebagainya," imbuhnya. Anas meminta kepada lurah setempat untuk turun ke warga yang menghadapi persoalan administrasi kependudukan tersebut. "Kita minta lurah untuk turun melihat langsung persoalan warga dan dicarikan solusinya," pungkasnya. (alf)