KNPI Demo DPRD Jatim

Surabaya, memorandum.co.id - KNPI Jawa Timur demo DPRD Jatim. Mereka mempertanyakan alur dana hibah. Peserta aksi menilai dana hibah masih bermasalah. Karena itu, anggota dewan Jatim didesak menadatangani petisi tidak melakukan tindak korupsi. Massa aksi mempertanyakan kasus dana hibah yang menyerat politisi Partai Golkar, Sahat Tua Simandjuntak tidak terulang pada anggota DPRD Jatim lainnya. Massa aksi membeber spanduk panjang berisi petisi dan meminta anggota DPRD Jatim tandatangan dukungan melawan korupai di depan pintu gerbang gedung dewan Jatim. Demonstran ditemui anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKS-Hanura-PBB, Marhur Husairi dan anggota Fraksi NasDem Muhamad Ashari. Korlap aksi, Nur Syamai menyampaikan, kasus OTT terhadap wakil rakyat akhir Desember 2022 lalu mencederai kepercayaan rakyat. “Kami meminta ada petisi siap mengundurkan diri, apabila anggota dewan terlibat tindak korupsi,” tegas Nur Syamsi saat audensi dengan DPRD Jatim. Sementara itu, Wildan peserta aksi lainnya menyampaikan, kasus OTT terhadap DPRD Jatim, mendorong agar wakil rakyat untuk bersih dari tindak pidana korupsi. “Kami tidak ingin ada oknum DPRD Jatim yang terkena OTT,” tegas Wildan. Anggota DPRD Jatim asal Fraksi PKS-Hanura-PBB, Mathur Husairi menyebutkan, dirinya tidak takut dengan permintaan aktivis KNPI Jatim untuk tandatangan petisi bersih dari korupsi. “Saya sia. Tetapi saya tidak bisa memaksa pada anggota DPRD Jatim lainnya untuk tandatangan,” tegas Mathor. Sebelumnya pertengahan Desemner 2022 lalu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simandjuntak terjarinh OTT KPK dengan kasus dugaan ijon dana hibah. Sementara peserta aksi di luar gedung DPRD Jatim menutup tiga pintu DPRD Jatim. Mereka mengadang wakil rakyat seusai sidang paripurna, Senin (16/1/2022) untuk ikut tandatangan petisi. Meski baru dua anggota DPRD Jatim yang membubukan tandatangan petisi bersih dari korupsi. (day)