Wujudkan UMKM Jatim Naik Kelas

Surabaya, Memorandum.co.id - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi dukungan yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Sekretariat Jenderal Perwakilan Kementerian Keuangan I Jawa Timur kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Jatim. Karena itu, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya literasi digital, sertifikasi halal, hingga standardisasi produk. Saat ini, koperasi dan UMKM Jatim berkontribusi sebesar 57,81 % terhadap PDRB. “Alhamdulillah kita melakukan proses penguatan sinergi dan kolaborasi. Diharapkan menjadi bagian dari seluruh penguatan energi kita untuk bisa membangun percepatan pensejahteraan masyarakat melalui program UMKM Jatim supaya naik kelas," tutur Gubernur Khofifah. Gubernur Jatim optimistis, dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak semakin mewujudkan terciptanya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM di Jawa Timur. "Apa yang sudah dilakukan oleh Kemenkeu Satu melalui festival UMKM ini sesuatu yang perlu kita dukung bersama,” ujar Khofifah. Sebanyak 120 pelaku UMKM Jatim binaan Kemenkeu Jatim, mengikuti festival UMKM Kemenkeu Satu Jawa Timur bertajuk, "UMKM Jatim bangkit, Ekonomi Melejit" mulai tanggal 28-30 September 2022 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur Jl. Raya Bandara Juanda No. 39, Semambung, Kabupaten Sidoarjo. Opening Ceremony Festival UMKM Satu Jawa Timur yang dihadiri Staf Ahli Kemenkeu Bidang Penerimaan Negara Oza Olavia, Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jatim John L Hutagaol, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani secara resmi dibuka oleh Gubernur Khofifah ditandai dengan pemukulan kentongan pada Rabu, (28/9). Disampailan Gubernur Khofifah, sinergi mewujudkan UMKM yang terus tumbuh dan tangguh sangat diperlukan. Melalui konsep Pentahelix collaboration antara pemerintah, dunia bisnis, komunitas, perguruan tinggi, media, dan sektor keuangan, menjadi kunci dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM Jawa Timur. “Ini menjadi bukti bahwa sinergi dan kolaborasi telah dilakukan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jawa Timur," tuturnya. Upaya aktif Gubernur Khofifah dan sinergi berbagai pihak itu terbukti meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap ekonomi Jawa Timur. Pada tahun 2021, Koperasi UMKM Jatim memberikan kontribusi sebesar 57,81 persen terhadap PDRB Jatim atau setara dengan Rp 1.418,94 triliun. Capaian tersebut, lanjutnya, mengalami peningkatan dibandingkan kondisi di tahun 2020 yang mencapai Rp 1.361,39 triliun dengan kontribusi sebesar 57,25 persen dengan jumlah koperasi aktif saat ini sebanyak 22.970. Hal ini semakin menegaskan bahwa koperasi dan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Timur. "Sedangkan berdasarkan data Kementerian UMKM RI, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta dengan kontribusi PDRB sebesar 61 persen atau senilai Rp 574 triliun. Jumlah yang sangat signifikan. Maka dampaknya juga besar. Jadi UMKM merupakan salah satu motor penggerak ekonomi kita," imbuhnya. Dalam mendukung aspek pemberdayaan koperasi dan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalankan berbagai program dengan pendekatan lima aspek pemberdayaan, yaitu penguatan kelembagaan dan SDM, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan serta pemasaran. Khusus akselerasi pemasaran produk dan mendorong digitalisasi koperasi UMKM, Gubernur Khofifah mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan sejumlah platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Gojek, dan Grab. Bahkan sudah ada Kampus UMKM Shopee Ekspor yang ada di UPT Pelatihan Koperasi dan UKM yang bertempat di Malang. "Jawa Timur salah satunya bekerja sama dengan shopee. Bahkan ada kampus UMKM shopee dan dalam satu batch bisa 40 orang. Sekali proses 3 bulan dan itu free of charge. Karena itu proses literasi digital dilakukan sangat detail bagaimana cara memotret, hingga diajarkan bagaimana live streaming cara memasarkan produk sistem managemen FIFO (first in first out) ," urainya. Selain itu, sertifikasi halal yang menjadi target nasional. Sejauh ini, kata Gubernur Khofifah, Pemprov Jatim mengkoordinasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara rutin. Namun saat ini masih ditemuian beberapa kendala. Hal ini menyebabkan sulit melakukan percepatan layanan seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Semoga sinergi dan kolaborasi yang lebih luas akan berseiring dengan upaya percepatan seritifikasi produk halal. Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya literasi digital bagi pelaku UMKM. Selama ini, Pemprov Jatim dibantu Bank Indonesia telah menyiapkan rumah kurasi untuk mengkurasi produk-produk UMKM sehingga standar dari produk UKM ini relatif baik dan mengetahui bagaimana grade dari produk mereka. "Kita membutuhkan lebih banyak lagi rumah kurasi dan format-format pelatihan seperti itu supaya standardisasinya juga semakin bagus," ungkapnya. Menurutnya, sangat penting menekankan literasi digital melalui rumah kurasi. Sebab, seperti yang disampaikan founder Alibaba Jack Ma, bahwa tahun 2030 UMKM di dunia 99% secara online dan 85 persen menggunakan e-commerce, maka literasi digital adalah sebuah kebutuhan mendesak. “Ini akan menjadi bagian dari sinergitas merajut bagaimana penguatan UMKM kita. Jadi apa yang sudah diinisiasi Kemenkeu Satu Jatim saya rasa akan jadi gravitasi. Setiap gravitasi baru insya Allah akan memberikan nilai tambah dan semangat baru seperti yang sudah dilakukan bu Uly mengolah potensi sarang burung walet sampai eksport," tandasnya. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Produk minuman sarang burung walet, Uly Sarojah menceritakan kesan dan pesan peran pemerintah membantu usahanya menjual minuman sarang burung walet. Mulanya, Uly bercerita, saat pandemi covid mewabah di Indonesia, Februari 2020, usaha fashion menjual sepatu mengalami gulung tikar. Tidak menyerah, Uly melihat peluang menjual asupan produk minuman kesehatan. Setelah melakukan riset dan penelitian, ditemukan peluang untuk mengolah dan menjual minuman sarang burung walet. “Saat itu banyak orang belum paham khasiatnya. Kami pun mulai melakukan penjualan," ujarnya. Diakui Uly, awalnya sulit mencari pasar. Ditambah belum memiliki perizinan dan lain-lain. Namun dukungan Dinkop, Kabupaten Gresik penjualan produknya sedikit demi sedikit mulai menemukan titik terang. "Dibantu pembuatan kelengkapan izin legalitas, membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), dan mencari market pasar," ungkapnya. Usaha minuman sarang burung walet semakin meningkat ketika Uly bertemu dengan Bea Cukai Gresik. Melalui program klinik ekspor, dirinya dibantu membuat NIB untuk bisa memasarkan produk ke luar negeri. Hasilnya, beberapa negara seperti Hongkong, Cina, Singapura dan Jepang tertarik dengan produk minuman sarang burung walet. "Melalui bisnis matching, buyer asal Hongkong tertarik dengan produk kami. Oktober 2021, kami ekspor ke Hongkong dengan transaksi senilai Rp 800 Juta. Saat ini proses ke negara Jepang. Selain dibantu NIB ekspor, Uly mengaku ada beberapa hal yang dibantu bea cukai Gresik, yakni pengurusan BPOM dan meningkatkan kualitas produk. "Packaging sangat mempengaruhi minat pembeli di Hongkong dan Alhamdulillah diterima oleh negara Hongkong," ungkapnya. (day)