GMNI Surabaya Minta Pemerintah Evaluasi Kenaikan Harga BBM Subsidi

Surabaya, memorandum.co.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya menilai, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan melukai hati masyarakat. Sebab, perekonomian masyarakat belum sepenuhnya membaik akibat dampak dua tahun pandemi Covid-19. "Kita masih dalam tahap pemulihan ekonomi. Aktivitas ekonomi berangsur membaik. Namun itu bukan pembenaran untuk serta merta menaikkan pertalite hingga 10 ribu per liter," ujar Ketua DPC GMNI Surabaya Refi Achmad Zuhair, Senin (5/9). Pria yang akrab disapa Refi ini lantas menyinggung Perpres Nomor 98/2022, yang menyatakan subsidi BBM dengan anggaran Rp502,4 triliun. Menurutnya, ketika harga minyak dunia kembali naik sehingga dikhawatirkan anggaran tersebut tidak cukup, maka pemerintah bisa melakukan realokasi anggaran dari sektor lain. Dengan begitu, lanjut Refi, anggaran untuk subsidi BBM bisa ditambahkan dan tidak perlu mengurangi anggaran untuk subsidi BBM. "Melihat beban subsidi BBM, memang sangat berat beban yang diemban oleh pemerintah. Namun jangan sampai beban tersebut dikorbankan kepada rakyat dengan harus mengurangi subsidi BBM. Ini (kebijakan kenaikan, red) harus dievaluasi," tegaa dia. Pihaknya menambahkan bahwa pemerintah harus secara jelas merinci jenis kendaraan yang berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi. Sehingga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), harus direvisi. "Bicara soal subsidi, harus tepat sasaran. Pemerintah harus punya kategori kendaraan yang berhak dan tidak berhak mengkonsumsi subsidi BBM. Sejauh ini sepertinya belum ada kan," katanya. "Selain itu, pemerintah juga harus mengoptimalisasi peran-peran lembaga negara yang menjadi stakeholder dalam pengawasan distribusi BBM, seperti BPH Migas," pungkas Refi. (bin)