Malang, memorandum.co.id - Kejaksaan Negeri Kota Malang dinilai layak masuk ke dalam 25 slot kontestasi wilayah bebas korupsi (WBK), kabupaten/kota di secara nasional, Kementrian Aparatur Negara Refornasi Birokrasi (Kemenpan -RB) Republik Indonesia. Hal itu disampaikan, Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung RI, Firdaus Dewilmar, selaku Tim Penilai Internal Kejaksaan Agung Republik Indonesia, saat melakukan verifikasi lapangan (verlap) satuan kerja menuju WBK, di Kejari Kota Malang, Jumat (17/06/2022). "Kami verifikasi dan teliti' Inovasinya cukup banyak. Pembangunan zona integritas, masyarakat bisa lihat sendiri. Dan secara umum sudah layak masuk slot kontestasi WBK dari Kemenpan RB. Hanya perlu dukungan dan pelibatan dari pihak lain," terang Firdase, Jumat (17/06/2022). Pelibatan pihak lain itu, lanjut Firdause, bisa dari pemerintah daerah. Dalam hal ini pemkot Malang. Selain itu, tidak kalah penting, juga keterlibatan masyarakat. Menurutnya, untuk zona integritas WBK, tidak bisa dilakukan dari dalam saja. Justru peran serta masyarakat sangat penting. Menurutnya, untuk zona integritas WBK, tidak bisa dilakukan dari dalam saja. Justru peran serta masyarakat sangat penting. Karena itu, masyarakat juga harus menjadi penerima manfaat dari pelayanan kejaksaan. "Salah satu inovasi yang dilakukan,adalah program jaksa masuk pasar, sekolah kampus dan lainya. Selain itu, loket pembayaran denda tilang drive thru, serta memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat," lanjutnya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang Zuhandi mengungkapkan, bahwa pihaknya akan semakin meningkatkan pelayanan. "Tentunya, kami akan semakin meningkatkan pelayanan dan inovasi yang telah kami bangun. Seperti misalnya, inovasi jaksa masuk ke pasar akan terus kita kembangkan. Ke depannya, di inovasi tersebut akan menggandeng lembaga keuangan untuk memberikan materi terkait permodalan UMKM," terangnya. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya optimis dalam meraih predikat WBK Kemenpan RB. "Dengan inovasi-inovasi yang kami ciptakan dan kami bangun ini, tentu kami optimis bisa meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK) Kemenpan RB," pungkasnya. (edr)
Tim Penilai Internal Kejagung, Verlap ke Kejari Kota Malang
Jumat 17-06-2022,20:50 WIB
Reporter : Syaifuddin
Editor : Syaifuddin
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Senin 06-04-2026,19:30 WIB
Puluhan Warga Geruduk Kantor Kelurahan Josenan Madiun Tolak Pembangunan KKMP di Lapangan
Senin 06-04-2026,13:49 WIB
Ultimatum dari Balai Kota Madiun, Ancam Copot Lurah hingga Percepatan Kinerja OPD
Senin 06-04-2026,11:37 WIB
Ngaku Driver Ojol, Sarjana Hukum Gasak Barang Penumpang, Jaksa Tuntut 1 Tahun Bui
Senin 06-04-2026,09:45 WIB
Dijaga Ketat, BBPJN Pastikan Jembatan Suramadu Aman dan Bisa Dilalui hingga 100 Tahun
Senin 06-04-2026,09:41 WIB
Mbah Tarom Pensiun, Sang Adik Masuk Bursa: Sinyal Takhta PKB Madiun Tak Berpindah?
Terkini
Selasa 07-04-2026,09:16 WIB
67 Indikator Kinerja Daerah Tidak Dapat Diukur, Pansus Soroti LKPJ Gubernur 2025
Selasa 07-04-2026,09:09 WIB
Korban Catcalling Sukomanunggal Surabaya Terpaksa Damai dengan Pelaku
Selasa 07-04-2026,08:58 WIB
Polsek Tandes Tertibkan Jukir Liar di Kawasan Manukan Tama guna Jamin Kenyamanan Warga
Selasa 07-04-2026,08:51 WIB
Gejolak Global Picu Harga Plastik Meroket, Pemprov Jatim Bergerak Selamatkan UMKM
Selasa 07-04-2026,08:43 WIB