Gerindra Buka Pendaftaran Bacawali, Biaya Politik Ditanggung Calon

SURABAYA - Setelah beberapa parpol seperti PDI-P, Partai NasDem dan PSI membuka penjaringan dan pendaftaran bakal calon wali kota (bacawali) atau bakal calon wakil wali kota (bacawawali) pada Pilwali Surabaya 2020, kini giliran Partai Gerindra melakukan hal yang sama. Pendaftaran dimulai 25 Oktober hingga 15 November 2019 di Kantor DPC Partai Gerindra Surabaya, Jalan Gayungsari XI/9. "Pendaftaran gratis, tidak dikenakan biaya apapun. Pendaftaran tidak hanya dari internal kader Partai Gerindra saja, tapi juga untuk umum dari semua kalangan,” ujar Ketua Tim Penjaringan bacawali dan bacawawali DPC Partai Gerindra Surabaya, Bagiyon, Jumat (25/10). Menurut Bagiyon, para pendaftar nanti mengisi formulir dan pernyataan serta menjawab esai berkaitan dengan kompetensi dan pemahaman tentang Kota Surabaya. Jawaban esai tersebut akan mengarah kepada bisi dan misi bacawali dan bacawawali lima tahun ke depan, termasuk strategi pemenangan dan strategi pembiayaannya."Setelah pendaftaran ditutup, nantinya seluruh berkas pendaftar bacawali atau bacawawali  akan diverifikasi DPC dan DPD. Selanjutnya akan diteruskan ke DPP untuk mendapat rekomendasi," ungkap dia. Menurut Bagiyon, DPP akan melakukan konsolidasi dengan DPC/DPD dan tokoh masyarakat Surabaya sebagai masukan. Jadi, hasil survei, baik popularitas  maupun elektabilitas akan menjadi pertimbangan DPP. “Jadi keputusan akhir siapa yang akan direkomendasi dan dicalonkan Partai Gerindra di Pilwali 2020 merupakan  kewenangan penuh DPP. DPC hanya menjaring dan scoring calon saja,”beber dia. Ditanya apakah bacawali atau bacawawali nanti akan membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai sendiri biaya politiknya? Bagiyon membenarkan."Pembiayaan memang ditanggung calon sendiri. Bola kita lempar ke calon dan  bagaimana nanti follow up mereka. Biaya itu bukan untuk partai, tapi untuk biaya pemenangan calon sendiri. Misalnya, untuk menyiapkan saksi, alat peraga kampanye (APK), dan lain-lain. Jadi, partai bukan kapasitas sebagai sponsor, tapi hanya sebatas kendaraan saja, kecuali ada kolaborasi dan pembicaraan dengan DPC/DPD," tandas dia. Bagiyon menegaskan,  kader internal Partai Gerindra tentunya akan lebih diprioritaskan untuk dicalonkan jika memang dia mumpuni dan hasil surveinya bagus. Namun, jika hasilnya justru orang lain yang bukan kader itu lebih berpotensi menang jika ditempatkan menjadi nomor satu, tentu DPP Partai Gerindra juga tidak akan tutup mata." Gerindra punya kader yang bisa dijadikan wali kota seperti Bambang Haryo Sukartono. Hanya saja, sejauh ini Bambang Haryo belum menentukan sikap maju di Surabaya atau Sidoarjo. Bahkan, DPP memberi waktu seminggu untuk segera membuat keputusan,"tandas dia. Lebih jauh, Bagiyon menuturkan, dengan modal lima kursi, Partai Gerindra memang tidak bisa mengusung pasangan calon (paslon) sendiri, tapi harus berkoalisi dengan parpol lain untuk memenuhi persyaratan bisa usung paslon sendiri, yakni 10 kursi. Koalisi yang dibangun Gerindra nanti,tidak harus sama dengan di Pilpres 2019. Khusus di Pilwali Surabaya sangat cair, Gerindra siap berkoalisi dengan parpol manapun."Kita sudah intens berkomunikasi dengan PKB, PSI, PAN, dan NasDem. Hanya saja, masih belum melibatkan pimpinan parpol. Ya, nanti akan kita dorong pertemuan resmi ketua-ketua parpolnya,"papar dia. (dhi/lis)