Seleksi Terbuka Sekdaprov Jatim Sepi, Pakar Politik: Tunggu Restu Gubernur

Surabaya, memorandum.co.id - Belum ada nama ASN yang eselon dan kepangkatannya layak berani mendaftar ke kursi Sekdaprov Jatim dikritisi ketua Lembaga Transformasi (Letram) Dr Moch Mubarok Muharam. Sejumlah pejabat yang dinilai layak ini, secara tersirat menunggu restu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. “Percuma tanpa restu, secara politik dan itu tersirat ada dorongan dari tokoh kuat berpengaruh (gubernur),” terang Dr Moch Mubarok Muharam. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Unesa ini menambahkan, di sisi lain tidak adanya ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang mendaftar. Karena para pejabat merasa jabatan sekdaprov menjadi beban berat. Sehingga mereka tidak ngoyo atau bersemangat duduk di kursi strategis Pemprov Jatim tersebut. “Tapi jika ditunjuk, mereka akan melaksanakan,” kata mantan aktivis 1998 ini serius. Ia menyebutkan, mereka yang akan menjabat Sekdaprov Jatim harus ada chemistry dengan gubernur, sebagai tokoh berpengaruh di lingkungan Pemprov Jatim. “Sekdaprov harus menjadi penyeimbangan politik. Utamanya restu dari gubernur dan tokoh berpengaruh lainnya. Ngapain mereka daftar jika tidak terpilih,” tegas Mubarok. Karena itu, jabatan sekdaprov harus diisi ASN yang mampu menjaga menjaga keseimbangan antara penguasa partai politik di parlemen dan eksekutif. Diperoleh informasi, sejumlah pejabat berpotensi maju, namun menunggu untuk mendaftar sebagai calon Sekdaprov Jatim. Dr Ir Jumadi MMT (Kepala Dinas Kehutanan Jatim), Dr Nurkholis Ssos MSi (Kepala Dinas ESDM Jatim), Dr Bobby Soemiarsono (Kepala BPKAD Jatim), Indah Wahyuni SH MSi (Kepala BKD Jatim), Jatim Ir M Yasin MSi (Kepala Bappeda), Aris Agung Paweai SSTP, MM (Kepala BPSDM Jatim) dan Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Jatim Dr Muhammad Isa Anshori ATD MT. “Karena posisi sekdaprov menjadi kerjanya nyata bagi Jatim,” terang Mubarok. Sementara itu, Bendahara DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi mengingatkan Sekdaprov tidak berpolitik praktis. Jatim mengalami saat sekdaprov di jabat pelaksana harian (plh), ternyata memunculkan kegaduhan di parlemen dengan eksekutif. "Sekda jangan Berpolitik lha " terang Fauzan Fuadi. Fauzan mengapresiasi upaya Pemprov Jatim membuat pendaftaran terbuka sekdaprov Jatim. Ia menyebutkan posisi sekdaprov definitif sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena itu, menjadi keharusan. Setelah posisi sekdaprov diisi pelaksana harian (plh), kini diisi penjabat (pj). "Pengalaman saat poisisi sekdaprov diisi plh. Politik anggaran yang menjadi pembahasan eksekutif dan legislatif juga tidak maksimal," tegas Fauzan. Mantan Ketua PMII Malang ini, meyakini Jatim menjadi gudangnya ASN potensial untuk duduk sebagai sekdaprov definitif. "Banyak ASN potensial dan layak sebagai sekdaprov," tutur dia. Disampaikan hingga menjelang ditutupnya pendaftaran, belum ada ASN yang memberanikan diri masuk proses penjaringan menurut ketua Fraksi PKB masih dalam proses. "Mungkin masih malu-malu kucing," tegas Fauzan. Sampai hari keempat pendaftaran, Kamis (10/3/2022) belum ada satupun ASN dari internal Pemprov Jatim mendaftar. Muncul banyak informasi, mereka masih melihat dan menunggu hingga mepetnya waktu pendaftaran, yang berakhir Jumat (11/3/2022) besok. "Belum ada yang masuk," ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Indah Wahyuni singkat. (day/fer)