Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Bisa Maksimalkan Penurunan Angka Kemiskinan di Jatim

Surabaya, memorandum.co.id - Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen TNI (Pur) Istu Hari Subagio menyampaikan, penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur tidak lepas dari keberhasilan peran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. "Kemajuan pembangunan di Jawa Timur pasti ada upaya-upaya yang berdampak. Salah satunya dampak dari pembangunan di desa," terang Himawan Estu saat kunjungan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo, beberapa waktu lalu. Istu Hari Subagio berharap penurunan angka kemiskinan itu diikuti juga dengan penurunan angka pengangguran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penurunan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada periode tersebut mencapai 313,13 ribu jiwa. Penurunan itu berhasil mengoreksi angka kemiskinan Jatim dari 4,57 juta jiwa (11,40%) menjadi 4,25 juta jiwa (10,59%) atau turun 0,81 persen. Keberhasilan Pemprov Jatim menurunkan angka kemiskinan tersebut mendapat apresiasi dari pihak parlemen. Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen TNI (Pur) Istu Hari Subagio Mantan Gubernur Akmil itu juga menyoroti pengesahan APBD yang molor. Ternyata hal berdampak pada penyusunan APBD Desa. "Ternyata molornya pengesahan APBD berdampak di bawah," ujar mantan Pangdam I Bukit Barisan tersebut. Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Sidoarjo, Mulyawan mengungkapkan keterlambatan penggedokan APBD provinsi berdampak pada pagu definitif terlambat. Sehingga pihaknya harus melakukan instruksi kepada desa-desa yang memang itu ada perubahan-perubahan APBDes. Maka APBDes-nya dilakukan pada Januari 2022. Mulyawan juga menjelaskan peraturan menteri keuangan (PMK) keluarnya sangat mepet, yakni 31 Desember 2021. Padahal 31 Desember adalah batas akhir penyusunan APBDes. "Karena itu untuk penyesuaian kami akhirnya mengambil keputusan agar desa-desa di Sidoarjo melakukan perubahan APBDes," urainya. (day)