11 Tahun Tak Ada Kejelasan, Ratusan Pengungsi Afghanistan Datangi Kemenkumham

Surabaya, memorandum.co.id - Sekitar 100 pengungsi internasional asal Afghanistan yang berada di Tempat Penampungan Puspa Agro memperjuangkan nasibnya yang terkatung-katung selama 11 tahun terakhir dengan mendatangi Kanwil Kemenkumham Jatim, Kamis (11/11). Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Jaya Saputra yang menemui pengungsi berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat dan stakeholder terkait. Di sela-sela aksi damai yang dilakukan pengungsi, Jaya yang mewakili Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono melakukan audiensi dengan tiga perwakilan pengungsi yaitu Muhammad Alif, Muhammad Asbari dan Asad. Dalam forum yang berlangsung gayeng itu juga dihadiri Karudenim Setyo Budiwardoyo dan Kapolsek Genteng Kompol Wisnu S Kuncoro. Alif yang sekaligus sebagai translator mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas kesediaan pihak Kanwil Kemenkumham Jatim untuk menemui perwakilan pengungsi. Dia lalu menyampaikan aspirasi bahwa pihaknya membutuhkan bantuan agar bisa segera berangkat ke negara ketiga. “Kami sudah 11 tahun berada di Indonesia, namun belum mendapat keputusan kapan segera berangkat,” ujar Alif. Dia menceritakan, selama ini pihaknya telah menyuarakan aspirasi ke Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) sejak 2011. Namun, selama itu pula pihaknya selalu diberikan janji-janji. “Sebenarnya kami ke Indoensia hanya untuk transit saja. Tapi selama ini menunggu sudah belasan tahun,” keluhnya. Saat ini, lanjut Alif, para pengungsi khususnya dari Afghanistan merasa cemas. Apalagi melihat situasi politik di negara asalnya yang semakin tidak menentu. “Kami percaya bahwa sekarang merupakan waktu yang tepat untuk mencari perhatian negara donor, sehingga mereka dapat membantu kami,” urainya. Sementara itu, Jaya menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yang dialami para pengungsi. Pihaknya berharap persoalan yang dialami pengungsi bisa cepat mendapatkan jalan keluar. Untuk itu, pihaknya akan menampung semua aspirasi yang disampaikan pengungsi dan akan menyampaikan kepada pemerintah pusat. Jaya juga menegaaskan bahwa posisi pihaknya adalah sebagai fasilitator saja. "Karena bukan porsi kami untuk mengambil kebijakan," ujarnya. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan UNHCR terkait masalah ini. Karena yang berwenang memproses ke negara ketiga bukan pemerintah Indonesia. “Kami juga mendorong agar ada kantor perwakilan UNHCR di Surabaya, agar para pengungsi tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta untuk melakukan koordinasi,” tutupnya. Saat ini, total ada 396 pengungsi internasional dari 14 negara di Jawa Timur. Paling banyak berasal dari Afghanistan dengan 283 orang. Mereka tersebar di Pusat Akomodasi Puspa Agro, Pusat Akomodasi Green Bamboo maupun Pengungsi Mandiri. (mik)