Malang, Memorandum.co.id - DPRD Kabupaten Malang mengkritisi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Malang perlu ditingkatkan agar dapat mendorong percepatan pembangunan sehingga dapat mengimbangi dana transfer, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi. Kritikan ini tersampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD 2022, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang, Rabu (3/11/2021). Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Budi Kriswiyanto menyampaikan pentingnya Pemkab Malang memperhatikan peningkatan PAD. Seperti tahun ini, hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 66.370.762 710,7 dari 715.980.715.185. “Perlu adanya peningkatan yang signifikan,” katanya. Untuk itu, perlu adanya penanganan yang serius dan komitmen pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi pendapatan untuk dapat mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena idealnya PAD harus mampu sebagai penyumbang terbesar, dari seluruh pendapatan daerah dibanding pendapatan lain seperti subsidi dan bantuan keuangan lain. Apabila pemerintah daerah melakukan kebijakan untuk meningkatkan PAD tentunya DPRD secara menyeluruh mendukung program tersebut. Ini menuju kemandirian daerah yang mengarah pada peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Malang. “Jangan secara menyeluruh bergantung pada dana transfer, ayo bangkit tingkatkan potensi yang ada demi peningkatan PAD,” ujar Budi. Dalam RAPBD Kabupaten Malang tahun 2022 sebesar Rp 4.063.959.540.128.18, Budi menyebutkan dari perkiraan itu sebesar Rp 3.056.253.484.441 berasal dari dana transfer. Maka secara otomatis PAD yang diharapkan dapat menjadi andalan pendapatan masih jauh. “Oleh karena itu perlu adanya skema bagaimana mendongkrak potensi yang ada, apalagi kalau dilihat sangat besar potensi pendapatan di wilayah Kabupaten Malang yang membutuhkan keseriusan,” jelas Budi. DPRD menurutnya sangat mendukung penuh terhadap rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2022 dengan tema ‘Pemulihan ekonomi melalui pengembangan ekonomi lokal sektor unggulan dan penguatan sdm dalam rangka percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat’. Apalagi, lanjut Budi bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang pasca Covid-19 mengalami kontraksi dan diprediksi alami kenaikan sebesar 5,72% yang bisa mengarah pada penguatan ekonomi. Dalam rapat paripurna ini fraksi-fraksi juga mempertanyakan dan mendorong beberapa program yang tersampaikan pada janji- janji politik. Diantaranya disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Seperti, insentif RT/ RW, mangkraknya kolam renang dan secepatnya mewujudkan Kepanjen sebagai ibu kota dengan melaksanakan rencana pembangunan yang belum terlaksana. Juga, Fraksi PKB yang mempertanyakan Bosda untuk sekolah madrasah, hibah Madin serta penanganan pupuk bersubsidi yang terkesan semakin hilang di pasaran. Sedangkan, Fraksi Golkar mengkritisi pembangunan infrastruktur di Malang Selatan masih jauh dari harapan. Fraksi NasDem mengharapkan Pemkab Malang dalam melakukan pembangunan yang proporsional dengan memperhatikan otoritas setiap wilayah. (kid/ari)
Kategori :