Rutilahu Dukung Penuntasan Stunting

LAMONGAN - Program pelaksanaan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) tidak hanya sekedar merenovasi supaya rumah  menjadi  layak huni. Tapi lebih penting dari itu yakni menjadikan rumah lebih sehat. Itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membuka kegiatan Karya Bakti TNI AL dalam rangka pelaksanaan renovasi RTLH 2019 di  Lamongan, Rabu (21/8). “Rumah tinggal layak huni atau sering saya sebut RTLH (Rutilahu, red) merupakan program rumah tidak layak huni menjadi rumah tinggal layak huni. Program ini menjadi bagian penting yang tidak hanya sekedar merenovasi supaya rumah itu layak huni tapi lebih penting dari itu menjadi rumah sehat. Baiti jannati, rumahku surgaku,” terangnya. Dia menjelaskan program Rutilahu ini menjadi bagian dari penuntasan stunting di Jawa Timur. Karena menurutnya, persoalan tidak hanya persoalan asupan gizi, namun juga soal hidup sehat. Kriteria rumah yang mendapat bantuan di antaranya berlantai tanah, dinding rumah dari bilik bambu, rumah belum memenuhi standar kesehatan, tanah milik sendiri, dan tidak memiliki aset lain serta pemilik rumah berpenghasilan dibawah upah minimum regional (UMR). “Persyaratan-persyaratan tersebut menjadi penting agar yang dibangun memang diatas tanah sendiri,” imbuh Khofifah. Program ini merupakan kerjasama Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V dengan Pemprov Jatim. Hadir dalam upacara pembuklaan itu Danlantamal V Laksamana Pertama TNI Tedjo Sukmono. Danlantamal menyampaikan ini adalah bentuk sinergi yang positif dalam melayani masyarakat kurang mampu, terutama melalui RTLH. Dari total 867 rumah yang akan mendapat bantuan, 84 unit rumah di antaranya diperuntukkan untuk Kabupaten Lamongan. Sementara sisanya untuk Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Tuban, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Banyuwangi, Situbondo, Jember, Malang, Trenggalek, Tulungagung, Blitar dan Pacitan. Sementara Bupati Fadeli mengungkapkan Pemkab Lamongan setiap tahunnya juga  berupaya membantu plesterisasi untuk 1.000 hingga 1.500 unit rumah yang berasal dari dana APBD dan sumber lainnya. “Dari 14 indikator kemiskinan, satu persatu kami kerjakan. Program plesterisasi rumah ternasuk yang kami dahulukan. Sehibngga akhir tahun 2018 sudah tidak ada lagi rumah yang tidak terplester. Ini merupakan program kabupaten Lamongan terutama untuk rumah tidak layak huni,” ujar Fadeli. (*/udi)