Pemerintah Terapkan 8 Transformasi Budaya Kerja dan Hemat Energi Mulai 1 April

Ilustrasi pemerintah umumkan kebijakan baru budaya kerja dan hemat energi nasional.--

JAKARTA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Pemerintah mengumumkan delapan langkah transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi yang mulai diterapkan bagi ASN, swasta, dan masyarakat, Selasa 31 Maret 2026.

Kebijakan ini mencakup penerapan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara dengan skema work from home (WFH) satu hari setiap Jumat, serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50 persen.

Mini Kidi Wipes.--

Selain itu, perjalanan dinas dipangkas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri, serta perluasan pelaksanaan car free day di berbagai daerah.

Pemerintah juga mendorong sektor swasta menerapkan kebijakan serupa melalui imbauan efisiensi energi dan pola kerja fleksibel di lingkungan perusahaan.

BACA JUGA:Pemerintah Panggil Platform Digital Terkait Kepatuhan PP TUNAS Lindungi Anak

Meski demikian, layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, dan administrasi kependudukan tetap berjalan normal, begitu pula sektor strategis seperti industri, energi, logistik, dan keuangan.

Untuk sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar tingkat dasar hingga menengah tetap berlangsung tatap muka lima hari dalam seminggu.

“Sementara untuk pendidikan tinggi, semester empat ke atas menyesuaikan surat edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,” ujar Airlangga.

BACA JUGA:Pemerintah: Belum Ada Kenaikan Harga BBM per 1 April, Masyarakat Diimbau Tenang

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk menghemat energi, mulai dari penggunaan listrik hingga beralih ke transportasi umum.

Kebijakan WFH akan dievaluasi setiap dua bulan, dengan potensi penghematan anggaran hingga Rp 6,2 triliun dari APBN.

Selain itu, refocusing anggaran kementerian dan lembaga diperkirakan mencapai Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun untuk dialihkan ke belanja produktif.

Di sektor energi, pemerintah akan menerapkan program biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menekan konsumsi bahan bakar fosil.

Gempur Rokok Ilegal -----

Penggunaan BBM subsidi juga akan diatur melalui sistem barcode MyPertamina dengan batas pengisian wajar satu kali penuh per hari.

Program makanan bergizi juga dioptimalkan dengan distribusi lima hari per minggu, khususnya untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar serta daerah dengan angka stunting tinggi.

“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif serta berpartisipasi aktif mendukung efisiensi dan transformasi budaya kerja ini,” pungkasnya. 

Sumber: